SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Pemkab Sumenep melakukan penyegaran pada sejumlah jabatan strategis.
Langkah itu diambil Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo untuk memperkuat kinerja organisasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Fauzi di Paseban Agung Sultan Abdurrahman, rumah dinas bupati Sumenep, Selasa (23/6) malam. Terdapat empat pejabat eselon IIB yang dilantik.
Di antaranya, Didik Wahyudi yang dipercaya memimpin Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Kemudian, Wahyu Kurniawan Pribadi dilantik sebagai Asisten Administrasi.
Lalu, Ahmad Laili Maulidi menempati jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Khusus Ahmad Zulkarnaen mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, mutasi merupakan bagian dari kebutuhan organisasi pemerintahan.
Kebijakan tersebut tidak semata-mata melakukan pergantian pejabat, tetapi juga untuk penyegaran agar roda birokrasi berjalan lebih efektif.
“Aparatur pemerintah harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang. Pergeseran jabatan ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih dinamis,” katanya.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu menjelaskan, pejabat yang dilantik telah melalui proses pertimbangan matang.
Penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.
Penempatan pejabat pada posisi baru disesuaikan dengan kepentingan strategis pemerintah daerah dengan harapan pelaksanaan berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat.
“Untuk pejabat yang baru dilantik, saya minta segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab barunya,” tegas Fauzi.
Fauzi juga mengingatkan pentingnya memperkuat sinergi antar institusi di lingkungan pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
“Keberhasilan pemerintah daerah tidak ditentukan oleh satu perangkat daerah saja,” imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu. (iqb/yan)
Editor : Amin Basiri