SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep memprioritaskan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah dapur makan bergizi gratis (MBG) di wilayah daratan. Itu dilakukan karena keterbatasan sumber daya untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama kepulauan.
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sumenep Moh. Yunianto mengatakan, institusinya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hasilnya, masih banyak dapur belum menerapkan pengelolaan sampah sesuai standar.
"Beberapa dapur belum melakukan pemilahan sampah, bahkan masih ada yang membuang sampah ke lahan kosong atau membakarnya mandiri," katanya.
Menurutnya, sampah organik dapat dimanfaatkan kembali, misalnya pakan ternak. Sementara sampah nonorganik wajib dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) agar tidak menimbulkan pencemaran.
"DLH juga menemukan dapur yang memiliki fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum sesuai ketentuan sehingga perlu perbaikan," ungkapnya.
Yunianto menjelaskan, seluruh dapur MBG di wilayah daratan telah disidak. Pengawasan di wilayah kepulauan baru menjangkau sebagian lokasi.
"Kami akan kembali memeriksa sejumlah dapur dalam waktu dekat. Kami ingin memastikan seluruh rekomendasi sidak sebelumnya sudah dilakukan pengelola," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk sampah SPPG wilayah daratan jauh dari jangkauan armada DLH, seperti Kecamatan Pasongsongan dan Guluk-Guluk, institusinya mewajibkan pengelola SPPG bergantian mengangkut sampah ke TPA. "Armada terbatas, tapi di sana ada beberapa SPPG, nanti sampahnya disatukan. Setiap pengelola harus bergantian mengantar sampah ke TPA," tandasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri