Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Petani,  Raperda Penyertaan Modal BPRS Bhakti Sumekar Rampung

Amin Basiri • Selasa, 16 Juni 2026 | 11:23 WIB
TEGAS: Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin saat memimpin rapat paripurna di kantor dewan.
TEGAS: Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin saat memimpin rapat paripurna di kantor dewan.

SUMENEP, RadarMadura.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep telah menuntaskan pembahasan raperda tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BPRS Bhakti Sumekar.

Saat ini tinggal menunggu fasilitasi dan evaluasi dari gubernur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

Ketua Pansus Juhari mengatakan, sebelumnya pembahasan dilakukan secara intensif bersama manajemen BPRS Bhakti Sumekar serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Dia menegaskan, sektor pertanian dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas utama dalam program tersebut.

Dia menilai dua sektor itu memiliki kontribusi yang cukup besar pada perekonomian masyarakat di Sumenep.

Menurutnya, penyertaan modal direncanakan dikelola BPRS Bhakti Sumekar dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman berbunga rendah. 

Untuk sementara, program itu difokuskan pada petani bawang merah di Kecamatan Rubaru.

"Setelah pengembaliannya berjalan dengan baik, nantinya program pembiayaannya akan diperluas ke komoditas pertanian lainnya, termasuk sektor peternakan," terangnya.

Dijelaskan, besaran penyertaan modal yang disiapkan pemerintah pada BPRS Bhakti Sumekar mencapai Rp 3,225 miliar.

Dana itu bakal disalurkan melalui skema pembiayaan berbunga ringan agar tidak memberatkan petani maupun pelaku usaha.

"Setiap dana yang dikeluarkan harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani," tuturnya.

Dia menegaskan, pansus telah melakukan pengkajian secara mendalam terkait mekanisme pembiayaan agar program dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dia juga menekankan pentingnya proses verifikasi penerima manfaat melalui sistem by name by address.

Dia menambahkan, kelompok tani yang mendapatkan akses pembiayaan harus benar-benar aktif, memiliki usaha tani yang berjalan, dan bukan kelompok fiktif, sehingga dana itu tidak hanya membantu masyarakat tetapi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

"Harapannya, BPRS semakin tumbuh, masyarakat juga makin sejahtera melalui sektor pertanian," tandasnya. (tif/yan)

Editor : Amin Basiri
#bprs bhakti sumekar #dprd sumenep #penyertaan modal #raperda