SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah daerah memperluas penerapan sistem transaksi keuangan secara elektronik dalam berbagai layanan publik.
Langkah itu dinilai bisa memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Termasuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis menyatakan, transaksi keuangan digital menjadi kebutuhan, sehingga harus segera dioptimalkan.
Menurutnya, penggunaan sistem elektronik tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
”Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain berpotensi mendongkrak PAD, sistem ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sistem transaksi elektronik memungkinkan seluruh proses penerimaan keuangan tercatat lebih rapi dan terintegrasi.
Dengan begitu, peluang terjadinya kebocoran PAD bisa ditekan karena setiap transaksi lebih mudah dipantau dan diawasi.
Menurutnya, transaksi keuangan digital memberikan kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap arus penerimaan daerah. Karena itu, penerapannya perlu diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.
Faisal mengungkapkan, DPRD telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah guna menyempurnakan implementasi sistem tersebut.
Dengan dukungan pengawasan yang lebih terbuka dan terstruktur, dia berharap pengelolaan keuangan daerah lebih profesional, efektif, dan berdaya saing.
”Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Karena itu, semua pihak perlu diberi ruang untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tukasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri