SUMENEP, RadarMadura.id – Tahun ini Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran miliaran untuk program rumah tidak layak huni (RTLH).
Kota Keris juga mendapat kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Program tersebut berpotensi terlaksana bersamaan.
Plt Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep Noviana Citrayati mengatakan, saat ini program RTLH masih dalam tahapan verifikasi.
Setelah proses tersebut selesai, akan dilanjutkan dengan penetapan calon penerima bantuan, penyusunan perencanaan, hingga pelaksanaan pembangunan.
”Nantinya akan diseleksi kembali berdasarkan kondisi rumah yang benar-benar membutuhkan bantuan, mengingat anggaran yang tersedia tahun ini terbatas,” katanya.
Tahun ini, Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,43 miliar untuk program RTLH dengan jumlah penerima sebanyak 97 kepala keluarga. Penerima bantuan tersebut tersebar di wilayah daratan maupun kepulauan.
Plt Kepala Disperkimhub Sumenep Achmad Dzulkarnain menambahkan, dalam waktu bersamaan disperkimhub juga tengah mempersiapkan pelaksanaan program BSPS. Dia mengharapkan, kedua program itu penyalurannya bisa bersamaan.
”Verifikasinya secepatnya kami selesaikan, semoga penyalurannya dapat bersamaan,” imbuhnya.
Dia menegaskan, verifikasi calon penerima akan dilakukan secara transparan.
Petugas akan mendatangi rumah-rumah yang diusulkan untuk memastikan kondisi bangunan sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
”Tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Sosialisasi tingkat kabupaten program BSPS direncanakan berlangsung pekan depan. Kegiatan tersebut akan melibatkan sejumlah pihak, yakni pemerintah provinsi, Pemkab Sumenep, Kejaksaan, Polres, pemerintah kecamatan dan desa lokasi program.
Selain itu, koordinator kabupaten (korkab) beserta jajaran, serta perwakilan media juga akan dilibatkan,” tukasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri