SUMENEP, RadarMadura.id - Pengeloaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep patut diapresiasi.
Sebab, kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Predikat positif tersebut disandang Pemkab Sumenep sembilan kali berturut-turut.
Laporan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut diterima oleh Wakil Bupati (Wabup) Sumenep Imam Hasyim pada Selasa (26/5). Pencapaian tersebut diapresiasi wakil rakyat.
Ketua DPRD Sumenep Zainal Abidin menyampaikan, opini WTP kesembilan yang didapat pemkab menjadi bukti pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Juga, menjadi bukti nyata terhadap kepatuhan pemkab pengelolaan sesuai standar yang telah ditentukan.
Ini adalah capaian yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri bersama, terangnya.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua perangkat daerah yang terus memperkuat sistem pengelolaan anggaran. Sehingga, lebih tertib dan terukur.
Capaian itu menunjukkan bahwa tata kelola keuangan pemkab pada arah yang benar.
"Ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas publik", ucapnya.
Zainal menambahkan, tantangan yang harus dihadapi Pemkab Sumenep akan semakin kompleks.
Sehingga, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat untuk mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kami di DPRD berharap prestasi ini tidak berhenti sampai di sini. Justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, agar semakin transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tegasnya.
Pihaknya berkomitmen bahwa legislatif akan terus melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap program dan penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran. Serta, memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Kami akan terus mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah", tandasnya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri