SUMENEP, RadarMadura.id – Sebanyak lima organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga saat ini masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Perinciannya, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), badan keuangan dan aset daerah (BKAD), inspektorat, dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan perhubungan (disperkimhub), dan asisten administrasi umum.
Kepala BKPSDM Sumenep Benny Irawan mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah tahapan untuk mengisi jabatan definif di lima OPD tersebut.
Saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan dan persiapan proses pengisian jabatan kepala OPD yang kosong.
”Pengisian jabatan itu nantinya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka,” ujarnya.
Sebelum tahapan dilaksanakan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan opsi mutasi pejabat untuk mengisi posisi jabatan yang kosong.
”Bisa saja diawali dengan proses mutasi. Setelah itu, posisi yang kosong akan diisi melalui seleksi terbuka,” tuturnya.
Benny menjelaskan, seluruh proses pengisian jabatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta aturan yang berlaku.
BKPSDM berharap pengisian pejabat definitif di lima OPD segera terealisasi sehingga kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih maksimal.
”Semoga pejabat definitif di lima OPD segera terisi sehingga program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal,” harapnya.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Sumenep Holik menilai pengisian pejabat definitif di sejumlah OPD harus segera dilaksanakan agar roda pemerintahan berjalan efektif.
Pihaknya tidak ingin jabatan pimpinan OPD tersebut terlalu lama dibiarkan kosong. Karena itu, dia mendesak pemkab segera melakukan lelang jabatan.
”Keberadaan pejabat definitif penting untuk memastikan pengambilan kebijakan di setiap OPD dilakukan secara maksimal,” ungkapnya.
Dia mengingatkan, proses pengisian jabatan pimpinan OPD harus profesional, transparan, dan berdasarkan kompetensi.
Sehingga, pejabat yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas serta bisa menjawab kebutuhan organisasi.
”Siapa pun yang nantinya menempati posisi tersebut harus memiliki kapasitas, integritas, dan mampu membawa OPD bekerja lebih optimal demi pelayanan kepada masyarakat,” pintanya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri