SUMENEP, RadarMadura.id – Upaya mewujudkan cakupan semesta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi tantangan di lapangan. Sejumlah penduduk belum terlindungi JKN karena faktor ekonomi dan administratif.
Sebagian masyarakat dengan kondisi ekonomi tidak stabil belum masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi ini membuat mereka kesulitan mendaftar sebagai peserta mandiri karena keterbatasan kemampuan membayar iuran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Galih Anjung Sari, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah. Ia menyebut kolaborasi menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendata penduduk yang belum terdaftar atau yang status kepesertaannya tidak aktif. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mendorong mereka menjadi peserta aktif melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda),” kata Galih saat ditemui di ruangannya pada Kamis (30/4).
Baca Juga: Korwil BGN Abai, Puluhan Dapur MBG Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Galih menjelaskan mekanisme pendaftaran PBPU Pemda relatif mudah. Proses diawali dengan pendataan oleh pemerintah daerah, lalu dilanjutkan verifikasi dan pengusulan ke BPJS Kesehatan.
“Setelah melalui proses verifikasi, peserta akan didaftarkan sebagai PBPU Pemda dan iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya iuran,” ujar Galih.
Salah satu peserta JKN, Suhaena (48), warga Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumenep, merasakan langsung manfaat program tersebut. Ia telah menjadi peserta JKN selama tujuh tahun melalui skema PBPU Pemda.
“Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena sudah dibantu pemerintah Kabupaten Sumenep untuk iuran JKN. Baru-baru ini saya menjalani operasi kelenjar limfa di Rumah Sakit Islam (RSI) Garam Kalianget dan semua biaya ditanggung, termasuk obat-obatan,” ujar Suhaena.
Suhaena menyebut pelayanan yang diterimanya berjalan baik sejak pemeriksaan awal hingga operasi. Tenaga kesehatan dinilai ramah sehingga membuatnya lebih tenang selama menjalani pengobatan.
Pengalaman tersebut membuat Suhaena semakin memahami pentingnya jaminan kesehatan. Ia berharap program bantuan ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Saya berharap pemerintah terus berkomitmen membantu masyarakat kurang mampu melalui jaminan kesehatan. Program ini sangat meringankan dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. (*/dry)
Editor : Hendriyanto