SUMENEP, RadarMadura.id – Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep hingga saat ini masih belum direalisasikan. Padahal, petani tembakau di beberapa daerah telah bercocok tanam.
Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid mengatakan, tahun ini institusinya mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp3 miliar.
Anggaran itu akan dialokasikan untuk pengadaan pupuk, bibit tembakau, dan sekolah lapang pertanian.
“Namun, realisasi program masih tertunda karena faktor cuaca,” katanya.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut disesuaikan dengan musim tanam tembakau. Momen yang ideal adalah saat memasuki musim kemarau.
“Belum direalisasikan karena masih menunggu musim kemarau. Saat ini curah hujan masih cukup tinggi,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Inung itu mengungkapkan, seluruh program yang direncanakan institusinya tetap difokuskan pada komoditas tembakau.
Nantinya, bantuan akan langsung disalurkan oleh institusinya kepada kelompok tani (poktan) penerima bantuan.
“Saat ini, masih dalam proses pengusulan dari poktan yang ada di masing-masing wilayah. Tahun ini terdapat 19 kecamatan yang akan menjadi sasaran. Kalau tahun lalu ada 15 kecamatan,” ucapnya.
Dikonfirmasi di tempat terpisah, anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menekankan agar program tersebut segera direalisasikan. Sebab, saat ini para petani di sejumlah wilayah sudah banyak yang mulai menanam tembakau.
“Saya juga mengingatkan agar DKPP selektif dalam menyalurkan bantuan yang bersumber dari DBHCHT. Program yang direalisasikan harus benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya para petani tembakau,” tegasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri