SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Penderita tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep mencatat, di awal 2026 terdapat 716 warga yang mendarita TBC. Mayoritas masih usia produktif.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Sumenep menyatakan, kebanyakan penderita TBC berusia 25 hingga 56 tahun. Tren itu terjadi setiap tahun.
" TBC ini bisa menyerang semua kelompok usia. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi, bedarkan data kami yang paling banyak usia produktif", terangnya.
Tingginya penderita TBC yang berasal dari usia produktif tidak terlepas dari aktivitas dan interaksi soasial yang luas.
Kondisi itulah yang membuat risiko menularnya bakteri mycobacterium tubercolosis menjadi lebih cepat.
Mobilitas warga kan tinggi, jadi potensi penularannya lebuh besar apalagi. Apalagi jika ada penderita yang masih belum terdeteksi, jelasnya.
Ratusan kasus TBC yang tercatat di dinkes P2KB ditemukan melalui metode aktif dan pasif.
Yakni, dengan melakukan skrining yang dilaksanakan jaringan layanan kesehatan. Antara lain, puskesmas, rumah sakit, klinik, serta praktik dokter mandiri (PDAM).
Selain itu, termuan kasus juga berasal dari warga yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena mengalami gejala TBC.
Sebaran penderita merata di seluruh wilayah, baik daratan maupun kepulauan, ucapnya.
Syamsuri menambahkan, untuk memperkuat pendataan lembaganya memanfaatkan siste, informasi tuberkulosis (SITB).
Dengan sistem itu, laporan kasus akan dikirim secara real time oleh masing-masing puskesmas, sehingga memudahkan pemantauan.
Dengan sistem itu, proses penanganan bisa lebih cepat.
"Kami menghimbau agar masyarakat tidak mengabaikan gejala TBC. Seperti batuk berkepanjangan, demam, dan penurunan berat badan, kalau ada gejala itu, segera periksa", imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami'oeddin, meminta pemkab memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TBC. Khususnya pada kelompok usia produktif.
Tingginya angka kasus berpotensi berdampak pada produktivitas masyarakat.
Edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, terutama berkaitan dengan pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat (SHBS).
Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi layanan kesehatan hingga ke wilayah kepulauan agar penanganan kasus bisa lebih merata.
Pemerintah harus memperkuat langkah preventif, termasuk sosialisasi dan skrining.
"Jangan sampai kasus terus bertambah karena keterlambatan penanganan", pintanya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri