SUMENEP, RadarMadura.id – PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) menggelar talk show dengan tema Mendorong Kepercayaan Masyarakat melalui Inklusi Keuangan BPR Syariah.
Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (14/4).
Kegiatan edukasi tersebut menghadirkan dua narasumber utama. Yakni, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Dimas Yuliharto dan Deputi Direktur Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Jatim Wahyu Puspitaningrum.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Imam Hasyim, Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin, Sekkab Agus Dwi Saputra, serta pejabat lain di lingkungan Pemkab Sumenep.
Hadir sebagai peserta perwakilan siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Direktur Utama PT BPRS Bhakti Sumekar (Perseroda) Hairil Fajar menyampaikan, pihaknya mendorong kepercayaan masyarakat melalui penguatan inklusi keuangan berbasis BPR Syariah.
Menurutnya, keberadaan BPR Syariah yang berada di bawah naungan Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah.
”Saat ini jumlah BPR Syariah di Indonesia tercatat sebanyak 167 unit, 26 di antaranya berada di Jawa Timur,” katanya saat sambutan.
Melalui kegiatan talk show tersebut, pihaknya ingin menegaskan posisi BPR Syariah sebagai wadah inklusi keuangan syariah yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah diharapkan terus meningkat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Hairil menjelaskan, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, nilai-nilai ekonomi syariah yang diwariskan oleh para pendahulu masih relevan untuk diterapkan.
Dia mencontohkan praktik bagi hasil dalam sektor peternakan dan pertanian, seperti pemeliharaan sapi oleh pihak lain dengan keuntungan yang dibagi dua setelah dijual.
Pola serupa juga diterapkan dalam aktivitas perdagangan masyarakat Madura. Pemilik modal menginvestasikan dana kepada pelaku usaha, kemudian keuntungan dibagi secara proporsional.
”Praktik tersebut menunjukkan bahwa konsep ekonomi syariah menekankan keadilan distribusi dan kemitraan,” jelasnya.
Dia membandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang menitikberatkan pada kebebasan kepemilikan serta sosialisme yang memberi ruang dominasi kepada pemilik modal besar.
Sementara itu, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan.
Melalui BPR Syariah sebagai instrumen keuangan, pihaknya berharap lembaga keuangan syariah semakin tangguh dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dia juga mengajak agar budaya ekonomi syariah yang telah lama dipraktikkan, khususnya di Sumenep, terus dijaga sebagai fondasi dalam bermuamalah.
”Yang terpenting adalah bagaimana ekonomi syariah kita jadikan fondasi dalam aktivitas muamalah. Ini yang kami harapkan menjadi solusi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil,” harapnya.
Menurut Hairil, BPR Syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dia menegaskan bahwa ekonomi syariah harus terus dijadikan fondasi dalam aktivitas muamalah masyarakat.
”Yang terpenting adalah bagaimana ekonomi syariah terus kita jadikan fondasi dalam muamalah, karena ini menjadi solusi di tengah kondisi perekonomian yang masih bergejolak,” ujarnya.
Wabup Sumenep Imam Hasyim menyampaikan, forum tersebut menjadi sarana edukasi, diskusi, sekaligus pertukaran gagasan guna melahirkan solusi konkret dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPR Syariah.
Dia menekankan pentingnya mendorong kepercayaan masyarakat terhadap BPR Syariah melalui penguatan inklusi keuangan.
Imam menyebut, tema yang diangkat sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Kepercayaan terhadap lembaga keuangan, khususnya berbasis syariah, menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkeadilan.
Menurutnya, inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan akses layanan, tetapi juga menyangkut pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan produktif.
”BPR Syariah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sistem keuangan dan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di Sumenep yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata,” ungkapnya.
Dia menegaskan, dukungan sistem keuangan yang inklusif dan tepercaya sangat dibutuhkan.
Masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, mudah dijangkau, dan aman.
Sebab itu, keberadaan BPR Syariah dinilai penting, tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga membawa nilai keadilan, tarnsparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi.
Nilai tersebut menjadi kekuatan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Selain itu, Wabup Imam juga menyoroti tantangan di era digital yang semakin kompleks bagi lembaga keuangan.
Perkembangan teknologi membuka peluang sekaligus risiko. BPR Syariah dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip syariah.
”Dengan digitalisasi, layanan keuangan akan dapat diperluas hingga ke wilayah terpencil,” katanya.
Dia menambahkan, digitalisasi harus diiringi dengan edukasi kepada masyarakat agar layanan dimanfaatkan secara aman dan bijak.
Selain itu, aspek keamanan dan perlindungan konsumen harus menjadi perhatian utama.
Kepercayaan masyarakat akan semakin kuat dan merasa aman dalam bertransaksi.
”Seluruh pihak, khususnya BPRS Syariah perlu terus meningkatkan sistem keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan,” tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri