SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep kembali menerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) pada 2026.
Namun, jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun ini, anggaran yang diterima hanya sebesar Rp 3,5 miliar. Padahal, pada 2025, alokasi anggaran mencapai Rp 4,5 miliar.
Pengurangan anggaran itu akan berdampak pada program di instansi tersebut.
Kepala DKUPP Sumenep Moh. Ramli mengatakan, setiap tahun instansinya memang mendapatkan kucuran DBHCHT. Namun, besaran pagu anggaran tidak pernah sama.
"Tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun 2025,” ujarnya kemarin (4/4).
Menurut Ramli, pada 2025 pihaknya mendapat anggaran Rp 4,5 miliar.
Dana itu digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana serta berbagai kegiatan di kawasan APHT Kecamatan Guluk-Guluk.
Sementara pada 2026, dana Rp 3,5 miliar tetap difokuskan untuk mendukung kebutuhan APHT.
Perinciannya, sebesar Rp 1.734.000.000 dialokasikan untuk perencanaan dan pembangunan gudang.
Sisanya digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang lainnya.
"Tahun ini kita akan menambah satu gudang di APHT,” tegasnya.
Ramli mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab penurunan alokasi DBHCHT tersebut.
Sebab, penentuan besaran anggaran bukan kewenangan pihaknya.
"Mungkin karena efisiensi anggaran. Kami juga belum mendapat penjelasan detail terkait pengurangan ini,” imbuhnya. (iqb/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti