SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep hingga saat ini masih memproses pendataan calon penerima bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2026.
Sementara realisasinya masih menunggu penyesuaian anggaran melalui APBD Perubahan.
Plt Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep Noviana Citrayani menyampaikan saat ini tahapan yang berjaan masih sebatas verfikasi lapangan dan pengumpulan data calon penerima.
Baca Juga: SMAN 1 Lenteng Siap Berprestasi dan Berinovasi
”Untuk pencairan kemungkinan setelah APBD Perubahan karena ada perubahan kode rekening,” katanya.
Pada tahap tersebut, kata Novi, pemerintah menargetkan sudah mengantongi data penerima yang lengkap berdasarkan nama dan alamat.
Pendataan itu meliputi wilayah daratan maupun kepulauan.
”Kami akan berupaya memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar mebutuhkan perbaikan hunian,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut di tahun ini sebesar Rp 2,43 miliar.
Dana tersebut diproyeksikan untuk memperbaiki sekitar 97 unit rumah.
Sementara untuk peluang penambahan anggaran masih bergantung pada hasil pembahasan APBD Perubahan.
Menurutnya, jika terdapat ketersediaan anggaran tambahan dari pemerintah daerah, maka jumlah penerima berpotensi bertambah.
”Kemungkinan penambahan bergantung pada kondisi anggaran saat pembahasan APBD Perubahan. Kalau ada tambahan, bisa ditambah, kalau tidak ya tetap sesuai dengan pagu yang ada,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menekankan, dalam melakukan proses pendataan, pemerintah harus turun langsung ke lapangan.
Hal itu guna memastikan bantuan tidak salah sasaran.
”Penerima harus benar-benar diseleksi dan harus melewati verifikasi yang ketat, sehingga benar-benar sampai ke penerima yang tepat,” tegasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri