SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses II 2026 kemarin (31/3).
Tujuh fraksi melaporkan hasil reses secara bergantian. Berbagai aspirasi masyarakat disampaikan dalam rapat paripurna tersebut.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Darul Hasyim Fath menyampaikan, masyarakat menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama yang harus ditangani pemerintah daerah.
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah infrastruktur.
Warga menyoroti kondisi jalan yang rusak serta drainase yang kerap menimbulkan genangan.
”Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga melakukan perawatan terhadap infrastruktur yang sudah ada,” katanya.
Di sektor pendidikan, masyarakat mengeluhkan keterbatasan ruang kelas dan minimnya fasilitas penunjang.
Selain itu, mereka juga mendorong adanya program beasiswa bagi siswa keluarga kurang mampu agar akses pendidikan semakin merata.
Sementara itu, pada bidang kesehatan, warga menginginkan layanan yang lebih mudah dijangkau.
Program pemeriksaan kesehatan gratis juga menjadi salah satu harapan yang disampaikan, termasuk penyediaan ambulans laut serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Pada sektor pertanian dan perikanan, persoalan fluktuasi harga hasil panen menjadi perhatian utama.
Masyarakat juga mengusulkan perbaikan sistem irigasi serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Bagi nelayan, bantuan perahu dan mesin yang memadai dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas melaut.
Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berharap adanya dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, serta perluasan akses pemasaran guna meningkatkan daya saing usaha mereka.
Di bidang sosial, masyarakat mengusulkan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), dukungan terhadap kegiatan kebudayaan, serta fasilitas olahraga yang memadai.
Menurut Darul, secara umum, masyarakat menginginkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
”Masyarakat berharap setiap program yang dijalankan pemerintah daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Baca Juga: Kacabdindik Pimpin Sertijab SMAN dan SMKN
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menegaskan bahwa hasil reses harus menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Menurutnya, aspirasi yang dihimpun dari masyarakat merupakan tahap awal dalam merumuskan APBD 2027.
Dia menekankan, kegiatan reses tidak boleh sekadar menjadi rutinitas bagi anggota DPRD. Tetapi, harus mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas yang disampaikan masyarakat di setiap daerah pemilihan.
”Semua permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat harus diakomodasi oleh pemerintah daerah,” tegasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri