SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali menggulirkan program pelatihan kerja berbasis kompetensi. Namun, kuantitasnya berkurang dibandang tahun lalu.
Buktinya, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep hanya mengagendakan delapan pelatihan kerja tahun ini.
Sementara 2025, pelatihan kerja dilaksanakan hingga 11 kali. Pengurangan kuantitas program tersebut disebabkan keterbatasan anggaran.
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas serta Hubungan Industrial Disnaker Sumenep Eko Ferryanto menyatakan, anggaran pelatihan kerja yang digelontorkan tahun ini hanya Rp 938 juta.
Sedangkan tahun lalu mencapai Rp 1 miliar lebih. Pengurangan tersebut berdampak pada kuantitas program pelatihan kerja yang akan digelar tahun ini.
”Sekarang dikurangi menjadi delapan pelatihan, anggarannya dialihkan,” katanya.
Rencananya, program pelatihan kerja berbasis kompetensi akan dimulai setelah Ramadan. Masing-masing paket pelatihan terdiri dari 16 peserta. ”Jumlah tersebut disesuaikan dengan standar pelatihan berbasis kompetensi,” imbuhnya.
Menurut Eko, pemangkasan anggaran pelatihan kerja diperuntukkan pada program jaminan perlindungan kepada kelompok rentan.
Seperti petani dan nelayan. Yakni, dengan didaftarkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi menyatakan, program pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Sehingga, pelatihan yang dilaksanakan tidak terkesan bersifat seremonial.
”Selain itu, harus ada tindak lanjut yang jelas dari pelatihan yang dilaksanakan,” ucapnya.
Masdawi meminta agar evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program tersebut. Yakni, dengan memantau jumlah peserta yang terserap di bursa tenaga kerja.
”Minimal 50 persen dari peserta harus bisa terserap di dunia kerja dan memulai usaha secara mandiri,” katanya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri