SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Riset Daerah (Brida) Sumenep melakukan penelitian fenomena banjir bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan bencana tahunan itu terjadi. Di antaranya tata ruang wilayah perkotaan tak maksimal.
Ketua Tim Penelitian dari ITS Ardy Maulidy Navastara mengatakan, faktor alami seperti faktor hidrometeorologi sangat memengaruhi terhadap terjadinya banjir. Misalnya, curah hujan yang tinggi. Namun, faktor ini bukan penyebab tunggal.
Dia membeberkan, ada faktor lain seperti krisis tata ruang dan infrastruktur yang bisa memicu terjadinya banjir. Artinya, penataan ruang, khususnya di wilayah perkotaan Sumenep sebagian tidak maksimal.
Di sisi lain, faktor elevasi atau ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya juga menjadi penyebab timbulnya genangan air. Menurutnya, masalah yang kompleks ini membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
Ardy mengungkapkan, sistem drainase di wilayah perkotaan secara umum sudah cukup baik. Namun, perilaku masyarakat seperti membuang sampah sembarangan menyebabkan sumbatan saluran air.
Dia mengaku sudah berupaya untuk menggali data lebih mendalam untuk menemukan akar permasalahannya.
”Saat kami melakukan penelitian, kebijakan yang diambil organisasi perangkat daerah (OPD) hasilnya sudah cukup baik,” bebernya.
Menurut Ardy, fenomena di Kota Keris tersebut tidak termasuk banjir. Sebab, genangan air kurang dari delapan jam.
”Bagaimanapun, banjir atau hanya genangan tetap memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep Eri Susanto menyatakan, fenomena di wilayah perkotaan bukan termasuk banjir karena genangan air tidak lebih dari delapan jam.
Dia juga menyebut, faktor elevasi menjadi penyebab genangan itu terjadi. Di wilayah pinggiran bagian timur perkotaan Sumenep mengalami penurunan.
”Ketika turun hujan dan air laut pasang menyebabkan wilayah daratan tergenang, utamanya di titik yang lebih rendah,” paparnya.
Menurutnya, perilaku masyarakat yang membuang sampah ke saluran air menyebabkan sumbatan. Akibatnya, air tidak bisa mengalir maksimal. ”Buktinya, ketika hujan turun, semua sampah masuk ke Kali Marengan,” ucapnya.
Eri menjelaskan, dibutuhkan upaya normalisasi beberapa drainase di wilayah timur yang saat ini dimiliki oleh PT Garam.
Membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendapatkan izin normalisasi.
”Sebagai tindak lanjut, kami akan merumuskan hasil riset tersebut dalam detail engineering design (DED) sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dalam menanggulangi banjir,” terangnya.
Terpisah, Plt Kepala Brida Sumenep Abd. Kahir menyebut pada awal Januari lalu, pihaknya telah menyerahkan hasil riset tersebut kepada OPD terkait termasuk dinas PUTR.
DPUTR sudah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi banjir atau genangan seperti memperbaiki infrastruktur.
”Meskipun sudah baik, saat ini sudah dilakukan riset untuk menangani banjir secara efektif juga membutuhkan partisipasi masyarakat termasuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan,” tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri