SUMENEP, RadarMadura. Id Sebanyak 20 pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Sumenep tidak memiliki lahan untuk proyek pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP).
Hingga saat ini, puluhan desa itu belum menemukan solusi atas persoalan tersebut.
Kabid Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep Hairil Iskandar menuturkan, mayoritas desa yang belum memiliki lahan berada di wilayah kepulauan. Sebab, karakteristik geografis desa berupa gugusan pulau kecil.
"Terutama di pulau ya, pulau ini kan agak sulit mencari lahan yang strategis. Apalagi desanya masih berupa gugusan pulau", katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah kepulauan. Masalah keterbatasan lahan juga terjadi di daratan.
Menurutnya, terdapat beberapa desa yang tidak memiliki lahan memadai untuk proyek pembangunan gerai KMP.
Hairil menuturkan, sejauh ini institusinya belum menemukan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Institusinya masih akan melakukan rapat lanjutan yang akan dipimpin langsung Plt Sekkab Sumenep guna membahas permasalahan terkait lahan.
"Solusi sementara yang akan kami ajukan nanti bekas lahan sekolah dasar (SD), bekas bangunan pasar, dan ada lahan yang kebetulan milik Pemprov Jatim. Ada juga milik perusahaan. Barangkali nanti itu bisa dipakai untuk membangun gerai KMP", tuturnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Abd. Basith mengakui bahwa pembangunan gerai KMP di wilayahnya masih terkendala lahan.
Utamanya lahan strategis yang bisa dijangkau oleh semua warga di desanya.
"Kalau lahan sebenarnya ada, tapi tidak strategis untuk dibangun gerai KMP", katanya kepada JPRM.
Dijelaskan, hingga saat ini pihaknya masih mencari lahan yang strategis untuk lokasi pembangunan gerai.
"KMP ini kan bisnis, posisinya harus strategis dan mudah dijangkau", tandasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri