SUMENEP, RadarMadura.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) menyoroti potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, mereka mendatangi kantor DPRD Sumenep kemarin (3/2).
Mahasiswa mengusulkan agar penarikan PAD menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Gagasan itu disampaikan saat audiensi dengan Komisi II, BPRS Bhakti Sumekar, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan (DKUPP).
Ketua PC PMII Sumenep Khoirus Sholeh mencatat, PAD Kabupaten Sumenep meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2022 PAD yang terkumpul sebesar Rp 247,07 miliar, 2023 mencapai Rp 298,57 miliar, 2024 naik menjadi Rp 304,07 miliar.
Menurutnya, banyak potensi PAD di Kota Keris yang belum disentuh padahal bisa meningkatkan PAD.
"Kami melihat banyak sektor yang sangat potensial untuk mendongkrak PAD. Sehingga, QRIS ini menjadi intrumen penting yang harus digalakkan", usulnya.
Dia mengungkapkan, di antaranya potensi yang perlu dimaksimalkan yakni sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM).
Pada 2024 ada sebanyak 298.461 unit usuaha. Namun, mayoritas pedagang belum menggunakan sistem pembayaran QRIS. Kondisi ini mempersulit pemkab untuk memetakkan potensi daerah.
Selain itu, Kabupaten Sumenep juga memiliki potensi di sektor pariwisata. Belakangan sangat banyak pertumbuhannya.
Potensi ini memerlukan penguatan sistem sebagai penopang PAD
Baca Juga: JPU Tuntut Dua Terdakwa 4,5 Tahun Penjara, Kasus Dugaan Pemerasan Kades Batang-Batang Daya
”Kami menilai persoalan PAD bukan terletak pada minimnya potensi ekonomi, melainkan pada ketertinggalan sistem pencatatan transaksi", ungkapnya.
Khoirus mendorong Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penyedia transaksi digital tersebut.
”BUMD ini memiliki peran cukup strategis. Namun, potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal", tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis menyampaikan, saat ini dunia usaha memasuki zaman digital.
"Kami sepakat dengan gagasan ini, karena kami nilai akan efektif untuk menekan kebocoran PAD, utamanya di tempat-tempat wisata", tuturnya.
Namun, tidak semua masyarakat meggunakan dompet digital. Karena itu, pihaknya akan mencari solusinya.
"Salah satu solusi yang bisa diterapkan di destinasi pariwisiata, pengelola harus memiliki saldo yang nantinya setiap pembayaran secara tunai bisa langsung diganti ke pembayaran secara nontunai", ucapnya.
Menurut Faisal, rencana tersebut harus dilakukan secara bertahap. Yakni harus dimulai dari perencanaan yang matang dan alokasi anggaran.
Selain itu, harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sehingga semua perencanaan bisa berjalan maksimal dan aman dari serangan digital.
"OPD dan perbankan harus sama-sama mempersiapkan, baik kebijakannya, anggaran maupun SDM-nya", tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri