SUMENEP, RadarMadura.id– Jumlah peserta didik Sekolah Rakyat (SR) di Sumenep hingga sekarang belum mencapai target.
Dari target 100 siswa yang ditetapkan, hanya terpenuhi 81 siswa.
Karena itu, DPRD Sumenep meminta agar pemerintah lebih serius dalam mengelola SR.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Samioeddin mengutarakan, rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah rakyat tidak lepas dari sebaran pendidikan dasar yang relatif sudah mencukupi.
Menurutnya, jumlah sekolah dasar negeri maupun swasta sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah.
"Di Sumenep, sekolah dasar sudah cukup banyak. Bahkan, sekarang semuanya gratis", tuturnya.
Dia menilai, pendidikan gratis yang ditawarkan SR tidak menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.
Sebab, semua pendidikan dasar tidak ada yang dipungut biaya, baik sekolah negeri maupun swasta.
Jadi, kalau Sekolah Rakyat hanya mengandalkan gratis, itu tidak menarik bagi masyarakat Sumenep, ujarnya.
Samioeddin mengungkapkan, faktor psikologis anak dan orang tua juga menjadi kendala. Menurutnya, anak usia sekolah dasar masih sangat bergantung pada keluarga.
Orang tua cenderung enggan melepas anaknya saat didaftarkan ke SR.
"Untuk melepas anak di bawah umur, apalagi harus berpisah dengan orang tuanya, itu sangat sulit," ungkapnya.
Politikus PKB itu sejak awal sudah mengingatkan agar menghindari sistem tekanan saat merekrut siswa SR.
Jika ada tekanan, misalnya PKH dicabut kalau tidak masuk SR, maka akan berdampak pada kualitas pendidikan anak.
Samioeddin mendorong agar program SR dikelola secara maksimal.
Dinsos P3A Sumenep juga harus terlibat aktif dan membuat inovasi agar pendidikan di SR berkualitas. Dia menekankan agar siswa SR berkualitas.
"Masyarakat akan menilai sendiri apa perbedaan SR dengan sekolah lain. Kalau sama, maka masyarakat menganggap tidak ada artinya", tegasnya.
Terpisah, Ketua Tim Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Sumenep Khairullah menuturkan, pihaknya ditugaskan untuk merekrut siswa SR.
Saat ini jumlah siswa sebanyak 81 orang. Jumlah tersebut tidak mencapai target yang ditentukan, yakni 100 siswa.
Pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, pengelola SR, serta pihak terkait guna mengevaluasi dan mengidentifikasi kendala yang menyebabkan target siswa belum terpenuhi.
”Target siswa Sekolah Rakyat ini menyasar keluarga yang masuk ketegori miskin ekstrem atau desil 1, desil 2, dan siswa yang putus sekolah", ungkapnya.
Dia menjelaskan, proses rekrutmen siswa SR tidak dilakukan sembarangan. Sebab, harus mendapat persetujuan dari sejumlah pihak, di antaranya izin orang tua.
Namun, kebanyakan orang tua siswa menolak untuk menyekolahkan anaknya di SR.
"Alasan para orang tua tidak ingin jauh dari anaknya sehingga ini juga perlu pemahaman kepada masyarakat. Khususnya keluarga yang menjadi sasaran", tandasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri