Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Bamus Susun Agenda Strategis DPRD 2026

Amin Basiri • Kamis, 22 Januari 2026 | 09:16 WIB

 

FOKUS: Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin memimpin rapat bamus di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (20/1).
FOKUS: Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin memimpin rapat bamus di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (20/1).

SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mulai memetakan agenda kerja triwulan pertama 2026.

Hasil rapat akan dijadikan pedoman bagi seluruh anggota dewan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin memimpin langsung jalannya rapat hingga mencapai kesepakatan. Menurutnya, agenda utama yang dibahas mencakup penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiga bulan ke depan.

Menurutnya, penetapan jadwal ini penting agar seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) bekerja efektif dan terukur sesuai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

”Bamus merupakan forum strategis untuk Menyusun kegiatan dewan. Sehingga, agenda yang ditetapkan berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia memaparkan, pada Januari dan Februari, AKD fokus pada pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Pada Maret, diagendakan pelaksanaan Reses II Masa Sidang II Tahun 2026.

”Kegiatan ini sebagai sarana bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing,” paparnya.

Zainal menegaskan, secara konstitusional, bamus merupakan jantung yang mengatur ritme kerja DPRD.

Menurutnya, keputusan yang lahir dari rapat bamus diyakini berjalan tepat waktu, efesien, dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

Dia berharap, semua kegiatan DPRD Sumenep terlaksana secara efektif dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

Menurutnya, dengan koordinasi yang terukur, kinerja instansinya akan lebih optimal dalam mengawal pembangunan daerah.

”Semua elemen komisi kini memiliki acuan buku untuk memulai koordinasi bersama jajaran eksekutif demi kepentingan masyarakat luas,” tandasnya. (tif/bil)

Editor : Amin Basiri
#sumenep #bamus #dprd