SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep tahun ini kembali kecipratan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Namun, anggarannya merosot jika dibandingkan tahun lalu.
Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyampaikan, DBHCHT yang diterima instansinya tahun ini lebih kecil dibandingkan 2025.
Tahun lalu, pihaknya mengelola dana Rp 6,7 miliar. Sekarang, proyeksi anggaran yang bisa dikelola sekitar Rp 3 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut merosot karena alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Sumenep berkurang.
”Ada pengurangan tahun ini sekitar 50 persen. Jadi kami hanya mendapatkan Rp 3 miliar,” ujarnya Senin (19/1).
Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, merosotnya anggaran tersebut berimbas pada program yang akan dilaksanakan.
Pihaknya sudah mencanangkan sejumlah program guna mendukung produksi tembakau di Kota Keris.
Tahun ini pihaknya akan fokus pada bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) dan bibit tembakau.
”Kalau kita kan budi daya. Pemanfaatannya nanti ke kelompok tani, seperti bantuan pupuk untuk petani tembakau, bibit, dan lainnya,” ungkapnya.
Inung menyatakan, tembakau menjadi salah satu komoditas tanaman unggulan di Kabupaten Sumenep.
Karenanya, anggaran DBHCHT akan dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tembakau.
”Kami berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di Sumenep,” harapnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi meminta agar dinas terkait lebih selektif dalam menentukan sasaran.
Sebab, dengan merosotnya porsi anggaran itu akan berdampak terhadap jumlah penerima bantuan.
”Selain itu, terkait program juga harus dipilih yang benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat,” sarannya. (tif/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti