SUMENEP, RadarMadura.id – Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sumenep mendapatkan respons tajam dari berbagai pihak. Salah satunya dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumenep.
Ketua KPI Sumenep Nunung Fitriana meminta kepada pemerhati, aktivis, dan organisasi perempuan di Sumenep untuk mengawal setiap kasus kekerasan seksual, baik terhadap anak maupun terhadap perempuan.
Kasus itu harus dikawal karena kebanyakan korban berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
”Korbannya didominasi kalangan orang yang tidak mapan secara finansial,” kata Nunung.
Dia menegaskan, melaporkan kasus kekerasan bukanlah perkara mudah. Sebab, untuk wilayah Madura masih menganggap persoalan tersebut sebagai aib. Keberanian korban dan keluarga untuk melapor harus mendapatkan dukungan.
”Makanya, ketika proses hukum berjalan lambat, bahkan masih ada upaya damai, itu akan melelahkan dan menyisakan trauma,” ucapnya.
Dia khawatir, hal tersebut dapat membuat korban enggan untuk melapor ke polisi. Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum memproses kasus itu sesuai ketentuan. ”Jangan sampai hak mereka terabaikan,” ingatnya.
Terkait tingginya angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Nunung menilai hal tersebut tidak selalu bermakna negatif.
Menurutnya, meningkatnya jumlah laporan juga bisa menjadi indikator tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan menuntut keadilan.
"Saya meminta kepada Polres Sumenep untuk menindak secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku. Jangan diselesaikan secara restorative juctice (RJ)," imbuhnya.
Sementara itu, Kanit Pidum Polres Sumenep Aiptu Asmuni menegaskan, pihaknya berkomitmen memproses hukum terduga pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
”Harus dihukum seberat-beratnya dan tidak akan ada negosiasi,” tandasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri