SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sumenep telah melakukan penelitian tentang persoalan banjir di kawasan perkotaan Sumenep.
Legislatif meminta agar hasil riset yang dilakukan bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ditindaklanjuti untuk memitigasi potensi bencana alam.
Wakil Ketua Komiisi III DPRD Sumenep Wahyudi mengatakan, pihaknya masih belum menerima laporan hasil riset yang dilakukan oleh Brida Sumenep. Padahal, pihaknya berharap hasil riset tersebut didiskusikan dengan komisi III.
”Kami akan memanggil semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan tersebut,” katanya.
Menurut Wahyudi, pihaknya menginginkan, hasil riset tersebut dapat segera diimplementasikan untuk dijadikan dasar dan acuan dalam membuat kebijakan serta program baru. Seperti di DPUTR dan dinas terkait lainnya, termasuk DLH Sumenep.
Wahyudi tidak menginginkan dinas terkait membuat program yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Artinya, program yang digagas Pemkab Sumenep harus mengacu pada hasil penelitian. Sebab persoalan banjir di wilayah perkotaan telah lama menjadi problem.
”Titik-titik banjir di Sumenep berada di areal perkotaan dan sekitarnya. Tetapi selama ini kan tidak ada perbaikan gorong-gorong dan irigasi di wilayah kota,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Brida Sumenep Benny Irawan menjelaskan, ada beberapa faktor yang ditemukan dari hasil penelitian.
Di antaranya sistem drainase tidak memadai, perubahan tata guna lahan dan area resapan air yang semakin berkurang.
”Penelitian ini penting untuk merumuskan strategi penanganan terpadu dengan mengintegrasikan aspek hidrologi, geopasial, dan sosial,” ulasnya.
Menurutnya, penelitian ini bisa mendukung Pemkab Sumenep dalam mencari solusi yang lebih adaptif serta berkelanjutan. Dikatakan, ada beberapa rekomendasi mitigasi yang bisa dilakukan di kawasan perkotaan.
Yakni, mitigasi struktural meliputi normalisasi dan pelebaran saluran air, gerakan pembersihan drainase, pembangunan sumur resapan dan biopori bersama dan peningkatan infrastruktur mikro perumahan.
Selain itu, upaya mitigasi non struktural yang meliputi pembentukan forum komunitas warga siaga banjir, edukasi lingkungan dan sosialisasi kesiapsiagaan, aksi pembersihan Sungai dan saluran, serta sistem peringatan dini berbasis komunitas.
”Hasil penelitian ini cukup komprehensif, termasuk rekomendasi-rekomendasi kebijakannya,” tandasnya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri