SUMENEP, RadarMadura.id – Monitoring dan evaluasi (monev) program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2025 belum tuntas.
Pemkab Sumenep baru melaksanakan monev pada semester pertama. Hingga sekarang, monev program semester kedua belum digelar.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDM) Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengatakan, kegiatan monev program DBHCHT memang belum tuntas.
Selama ini pihaknya bersama tim baru melakukan monev kegiatan pada semester pertama.
”Sekarang tinggal monev kegiatan DBHCHT semester dua yang belum digelar oleh tim,” katanya.
Dadang mengaku, monev semester kedua tidak mungkin digelar 2025. Sebab, sebentar lagi memasuki tahun baru.
Kemungkinan monev tersebut akan dilaksanakan awal 2026. ”Untuk monev semester dua akan dilakukan di awal tahun berikutnya,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya memiliki kewajiban untuk melakukan monev program DBHCHT yang berada di sejumlah OPD.
Di antaranya DKPP, diskop UKM perindag, dinkes P2KB, dan disnaker. Lalu diskominfo, satpol PP, RSUD, dan dinsos P3A.
”Monev kegiatan DBHCHT ini menjadi tanggung jawab kami,” tegas Dadang.
Dadang menjelaskan, monev dilakukan untuk memastikan semua program yang bersumber dari DBHCHT terealisasi sesuai dengan perencanaan.
Dalam kegiatan monev pihaknya melibatkan bappeda, inspektorat, diskominfo, dan BKAD serta tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
”Monev semester pertama kita laksanakan dengan memantau kegiatan yang dilaksanakan beberapa OPD,” terangnya.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Sumenep Holik mengatakan, monev kegiatan DBHCHT harus dilakukan secara teliti.
Bukan sekadar turun ke lapangan untuk menggugurkan kewajiban. Artinya, semua program yang dijalankan harus sesuai dengan yang diharapkan.
”Persoalannya bukan waktu monevnya, tapi yang paling kami tekankan keseriusan pemerintah dalam melakukan monev ke lapangan. Bukan sekadar formalitas saja,” pintanya. (iqb/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti