SUMENEP, RadarMadura.id– Sembilan posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tanpa pejabat definitif.
Perinciannya, tujuh posisi camat dan dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Akademisi Universitas Wiraraja Sumenep Hidayaturrahman mengatakan, kekosongan jabatan yang dihuni pelaksana tugas (Plt) dalam waktu lama mengindikasikan pemerintah kurang memperhatikan pentingnya atruktur birokrasi yang kokoh.
Sementara, pejabat yang diberikan kepercayaan menjadi Plt tanggung jawab semakin bertambah.
Sehingga, akan berpengaruh pada kinerjanya. ”Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam tata kelola birokrasi berbasis meritokrasi, katanya.
Pemkab Sumenep beberapa minggu terakhir ini memang sudah melakukan asesmen.
Tetapi, hasil dan tujuan dari asesmen tersebut juga tidak jelas. ”Hal ini wujud lemahnya kepemimpinan pejabat publik, ucap Hidayaturrahman.
Jika kekosongan jabatan itu dibiarkan terlalu lama, maka berisiko pada pelayanan publik.
Karena secara otomatis kinerja pemerintah akan menurun. Bahkan, pelayanan publiknya akan stagnan.
Pj Sekkab Sumenep Achmad Syahwan Efendi menngakui banyaknya jabatan stategis yang tanpa pejabat definitif.
Meski begitu, pemkab terus berupaya agar senua program dan pelayanan tetap berjalan semaksimal.
”Untuk mutasi dan pengisian jabatan kosong itu belum tahu kapan akan dilakukan. Namun, kami tetap memaksimalkan kinerja, katanya. (iqb/jup)
Editor : Amin Basiri