SUMENEP, RadarMadura.id - Polemik terkait perlindungan sosial bagi pegawai BMT NU Jatim kembali mencuat.
Terbaru, sekitar 140 pegawai swalayan di sembilan cabang BMT NU Jatim dilaporkan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Informasi tersebut diperoleh dari sejumlah mantan pegawai yang mengaku bekerja bertahun-tahun tanpa kepesertaan BPJS. Kondisi itu disebut sudah berlangsung lama dan dialami banyak karyawan di unit swalayan.
”Bukan hanya satu dua orang, banyak yang bekerja lama tapi tidak memiliki BPJS, ujar salah satu mantan pegawai BMT NU Jatim.
Mantan pegawai lainnya menuturkan, selama bekerja dia memang menerima tunjangan kesehatan.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui bentuk fasilitas tersebut karena tidak pernah menerima kartu BPJS dari perusahaan.
”Sekitar dua tahun saya bekerja, belum pernah pegang kartu BPJS, ungkapnya.
Sementara itu, Direktur BMT NU Jatim Masyudi Kanzillah menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah mengikuti seluruh regulasi yang berlaku.
Menurut dia, jaminan kesehatan bagi pegawai sudah diberikan sejak pegawai masuk kerja.
”Terkait BPJS, itu sudah sesuai regulasi. Persentasenya memang dibayar oleh penerima upah, ujarnya.
Masyudi menambahkan, sebelum adanya BPJS, perusahaannya juga telah menyediakan jaminan kesehatan secara mandiri.
”Kami juga menyiapkan tunjangan kematian, pesangon, dan tunjangan purnatugas. Semua sudah kami pikirkan, tandasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri