SUMENEP, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui badan riset dan inovasi daerah (brida) menuntaskan penelitian terkait persoalan banjir yang rutin terjadi di sejumlah titik wilayah kota.
Riset tersebut menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai mitra kajian.
Kepala Brida Sumenep Benny Irawan mengatakan, riset dimulai sejak September 2025 dengan diawali pelaksanaan focus group discussion (FGD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar kebijakan penanganan banjir di level teknis.
Hasil riset ini akan kami laporkan ke pimpinan. Setelah itu baru ditentukan kebijakan teknis seperti apa yang akan diambil.
Pengawalan berikutnya berada di OPD teknis, bukan di kami, terangnya.
Benny menjelaskan, seluruh proses penelitian sudah terintegrasi dengan OPD yang berkaitan langsung dengan persoalan banjir.
Dalam FGD, kami duduk bersama semua OPD yang berhubungan dengan isu ini, ujarnya.
Menurut dia, dokumen hasil riset memuat rekomendasi solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Banyak langkah yang dapat segera diambil oleh OPD teknis sesuai fase yang telah disusun dalam kajian.
Untuk jangka pendek, misalnya, brida merekomendasikan pembentukan satgas banjir, penyusunan SOP keselamatan, serta inspeksi saluran di titik-titik genangan air.
Itu bisa langsung menjadi kebijakan. Jangka pendeknya sekitar tiga bulan, imbuhnya.
Namun karena dokumen kajian baru saja diselesaikan, Benny menegaskan bahwa sementara ini OPD teknis masih perlu berpedoman pada masterplan penanganan banjir yang sudah ada.
Dokumen ini belum sepenuhnya terurai oleh OPD teknis. Jadi sementara masih mengikuti masterplan sebelumnya, jelasnya.
Benny menambahkan, riset tersebut merupakan langkah awal Pemkab Sumenep untuk menghadirkan solusi berkelanjutan terhadap persoalan banjir, khususnya di kawasan perkotaan.
Pihaknya optimistis hasil kajian bisa menjadi landasan penyusunan kebijakan daerah berbasis data dan sains.
Hasil penelitian ini akan kami teruskan ke OPD terkait, baik teknis maupun nonteknis, untuk menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan ke depan, tandasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri