SUMENEP, RadarMadura.id - Setelah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Layanan Sekolah Inklusi 2025, sebanyak 101 guru di Sumenep diwajibkan melakukan tindak lanjut berupa pengimbasan di sekolah masing-masing.
Untuk guru TK dan SD, pengimbasan dilakukan melalui kelompok kerja guru (KKG), sedangkan guru SMP melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).
Adapun perincian peserta bimtek tersebut terdiri atas 25 guru TK, 20 guru SMP, dan 56 guru SD. Seluruh jenjang pendidikan itu berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep.
”Selama pelatihan, mereka mendapatkan materi, kolaborasi, studi kasus, dan presentasi penugasan, kata Kasi GTK SD Dispendik Sumenep Budiyanto Jumat (5/12).
Dia menjelaskan, selama bimtek, para peserta diberi pemahaman mengenai instrumen untuk mengidentifikasi peserta didik inklusi.
Selain itu, mereka juga telah melakukan studi banding ke sekolah yang memiliki peserta didik inklusi, termasuk ke UPT Layanan Disabilitas di Dinas Pendidikan Kota Malang.
”Ada sembilan materi yang diberikan, termasuk kebijakan pendidikan inklusi yang disampaikan langsung oleh para narasumber dari PGRI, ujarnya.
Budiyanto menambahkan, para peserta nantinya akan melaporkan hasil tindak lanjut melalui learning management system (LMS).
Dengan demikian, para guru dapat terus saling berbagi secara daring, dan Dispendik Sumenep dapat memantau langsung perkembangan tersebut.
”Selama bimtek, yang ditekankan adalah pola pikir guru, bahwa anak inklusi itu setara dan memiliki keistimewaan, yang sebagian masih belum dipahami, jelasnya.
Dia menegaskan, dispendik akan mengawal dengan serius penyelenggaraan pendidikan inklusi.
Bahkan, Sumenep telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
”Tahun depan kami akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke seluruh sekolah, tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Amir Syarifuddin menilai bahwa hingga saat ini sekolah-sekolah yang telah menerima peserta didik inklusi di Sumenep belum mampu menerapkannya secara maksimal. Karena itu, menurutnya, dispendik harus menyiapkan perencanaan yang lebih matang.
”Sejauh ini kami menilai belum ada kegiatan pelatihan yang benar-benar matang, tegasnya.
Dia menjelaskan, pelatihan untuk sekolah inklusi seharusnya dimulai dengan menyiapkan kelembagaannya terlebih dahulu, baru kemudian melatih guru secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
”Dalam beberapa kali rapat koordinasi, kami menekankan agar perbup yang ada dijabarkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang matang, agar tidak bertentangan dengan regulasi. Kami melihat hal itu belum dapat diwujudkan oleh dispendik, tandasnya. (tif/han)
Editor : Amin Basiri