SUMENEP, RadarMadura.id - Fraksi-fraksi DPRD Sumenep melaporkan hasil Reses I dalam rapat paripurna, Selasa (18/11).
Mayoritas fraksi menyuarakan pemerataan pembangunan.
Hal itu berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat saat berkunjung ke dapil masing-masing.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Abd. Rahman menyampaikan, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Di antaranya normalisasi sungai, perbaikan jalan, ketersediaan listrik, dan air bersih serta minimnya bantuan alat pertanian.
Dia berharap, laporan hasil reses ditindaklanjuti. Hasil reses ini harus ada tindak lanjut, bukan hanya sekadar dibaca dan disimak, kemudian dibiarkan begitu saja,” pintanya.
Fraksi PKB menyoroti persoalan infrastruktur dan layanan dasar di berbagai wilayah.
Meliputi kebutuhan pengeboran air bersih, peningkatan jalan, pelatihan UMKM, hingga penyediaan alat pertukangan untuk para perajin.
”Kami berharap agar hasil reses ini ditindaklanjuti sehingga menjadi bagian dari dokumen perencanaan pemerintah daerah,” kata juru bicara Fraksi PKB Saipur Rahman.
Fraksi Nasdem juga menekankan percepatan pelayanan dasar, khususnya di wilayah kepulauan.
Masyarakat kepulauan, seperti di Masalembu meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PT PLN di wilayahnya.
”Rakyat Pulau Masalembu meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PT PLN di wilayahnya, kata Juru Bicara Fraksi Nasdem Samsiyadi.
Hal yang sama juga disuarakan Fraksi Gerindra PKS, PAN, PPP dan Partai Demokrat.
Mereka meminta pemerataan pembangunan dan pemberdayaan potensi masyarakat, seperti pemerataan pembangunan infrastruktur dan pendidikan.
Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menekankan pentingnya mekanisme reses sebagai proses dalam Menyusun APBD Sumenep sehingga tersusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut dokumen reses sebagai fondasi penyusunan kebijakan daerah.
”Reses menjadi momentum penting dalam mengaktualisasi peran DPRD sebagai wakil rakyat, tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menegaskan, laporan reses bukan sekadar dokumen formal, melainkan peta kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah.
”Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
Apa yang disuarakan rakyat adalah amanah yang wajib kami perjuangkan.
Keinginan masyarakat akan kami upayakan semaksimal mungkin, baik di daratan maupun kepulauan,” jelasnya. (tif/bil)
Editor : Amin Basiri