KOTA, RadarMadura.id– Di Sumenep tercatat ada delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menerima aliran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2025.
Namun, monitoring dan evaluasi (monev) untuk instansi tersebut belum tuntas. Tim baru melakukan monev semester I.
Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengatakan, pihaknya memiliki kewajiban untuk melakukan monev program DBHCHT yang berada di sejumlah OPD.
Mereka yang menerima program di antaranya DKPP, diskop UKM perindag, dinkes P2KB, dan disnaker. Lalu diskominfo, satpol PP, RSUD, dan dinsos P3A.
”Monev kegiatan DBHCHT ini jadi tanggung jawab kami,” katanya.
Dijelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan semua program yang bersumber dari DBHCHT terealisasi sesuai dengan perencanaan.
Maka, dalam monevnya itu melibatkan bappeda, inspektorat, diskominfo, dan BKAD. Serta tim dari Pemprov Jawa Timur.
”Untuk monev semester pertama sudah kita laksanakan. Yakni memantau kegiatan yang dilaksanakan beberapa OPD,” jelas Dadang.
Dadang menjelaskan, nanti akan ada lagi monev semester kedua. Sasarannya yakni OPD yang belum dilakukan monev.
Kemungkinan kegiatannya akan dilaksanakan di akhir Desember nanti.
”Kalau tidak memungkinkan, monev semester II akan kita gelar di awal tahun.
Intinya semua OPD penerima DBHCHT akan kita kroscek kegiatannya,” imbuhnya. (iqb/yan)
Editor : Amin Basiri