SUMENEP, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kebingungan untuk menuntaskan persoalan tunggakan gaji karyawan PT Sumekar.
Buktinya, problem yang terjadi di internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut belum terselesaikan hingga saat ini.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar mengeklaim, tunggakan gaji di perusahaan pelat merah tersebut menjadai atensi pemerintah. Sebab, pemerintah masih mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
”Masih dikaji, bukan tidak diselesaikan, ujarnya, kemarin (12/10).
Pemerintah tidak bisa semerta-merta mengalokasikan anggaran untuk menutupi hutang PT Sumekar terhadap karyawannya.
Oleh karena itu, pemerintah memilih fokus untuk memediasi antara karyawan PT Sumekar dengan direksi perusahaan milik Pemkab tersebut.
Pihaknya telah mempertemukan kedua belah pihak. Saat itu disepakati tunggakan gaji dibayarkan selama satu bulan. Lalu, kapal motor penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III akan kembali dilayarkan.
Tetapi sampai saat ini masih belum dioperasikan. Makanya, kami terus melakukan pengkajian untuk menemukan solusi terbaik, sambungnya.
Dirut PT Sumekar, Syaiful Bahri tidak merespons saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp. Sedangkan, pesan yang dikirim juga tidak dibalasa. (tif)
Editor : Amin Basiri