SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep masih mengobservasi bangunan rusak akibat gempa bumi pada Selasa (30/9) pukul 23.49. Jumlah bangunan rusak terus bertambah. BPBD mencatat bangunan rusak mencapai 435 hingga Minggu (5/10).
Kepala Pelaksana BPBD Sumenep Ach. Laili Maulidy menyampaikan, data kerusakan itu merupakan hasil pendataan tim reaksi cepat (TRC). Namun, data tersebut belum final karena tim masih melakukan asesmen di lapangan. ”Data itu hasil koordinasi dengan camat di wilayah terdampak,” katanya, Minggu (5/10).
Laili mengungkapkan, pihaknya membagi tingkat kerusakan bangunan akibat gempa. Sebanyak 139 rumah rusak ringan, 150 unit rusak sedang, dan 100 unit rusak berat. Selain itu, 13 musala dan masjid rusak ringan, 9 rusak sedang, dan 4 rusak berat.
Sejumlah sekolah juga mengalami kerusakan. Perinciannya, 4 sekolah rusak ringan, 2 sekolah rusak sedang, dan 2 sekolah rusak berat. Selain itu, fasilitas umum seperti puskesmas dan polindes juga mengalami kerusakan ringan.
”Data ini sifatnya masih sementara karena tim di lapangan terus memperbarui data di berbagai lokasi terdampak,” ungkapnya.
Pihaknya bersama dinas PUTR, polres, TNI, pemerintah desa dan kecamatan terus memantau kerusakan di wilayah terdampak gempa. Hal itu untuk memastikan seluruh data kerusakan terverifikasi.
Sampai saat ini tim gabungan masih melakukan pendistribusian logistik kepada korban gempa. Selain pemkab, bantuan juga datang dari Kementerian Sosial, serta pihak swasta. ”Kami juga melakukan asesmen untuk menentukan langkah selanjutnya,” tutur Laili.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menerangkan, pemerintah daerah masih membahas skema bantuan pemulihan rumah warga. Opsinya yakni pemberian bantuan tunai atau pembangunan gotong royong dengan memanfaatkan dana dari belanja tidak terduga (BTT) serta Baznas.
”Yang terpenting bantuan dasar masuk dulu. Untuk rehabilitasi, kami akan bahas lebih lanjut apakah berbentuk uang tunai atau pembangunan bersama masyarakat,” terangnya.
Bupati menegaskan, prioritas Pemkab Sumenep adalah memastikan seluruh warga terdampak mendapat perhatian yang sama, tanpa ada satu pun yang terlewati. ”Kami tidak ingin ada masyarakat yang terabaikan. Semua harus mendapatkan bantuan secara adil,” tegasnya. (tif/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti