SUMENEP, RadarMadura.id – Pembangunan aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, menelan biaya miliaran. Namun, fasilitas yang dibangun menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) itu belum dioperasikan. Alasannya, terkendala perizinan. Antara lain, dokumen uji merek, tar, dan nikotin.
Direktur PD Sumekar Hendri Kurniawan memaparkan, peralatan produksi rokok di APHT sudah lengkap. Maka, sudah bisa dioperasikan, meski beberapa pembangunan infrastruktur akan dilakukan tahun ini. Seperti, pembangunan jalan utama dan tempat parkir.
”Juga ada pembangunan sarana penunjang lainnya,” ujarnya Selasa (30/9).
Pengoperasian APHT juga harus dilengkapi beberapa dokumen perizinan. Seperti dokumen uji merek, tar, dan nikotin. Pengurusannya butuh waktu yang tidak sebenar. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab lambannya pengoperasian APHT.
Sedangkan dokumen nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) telah dikantongi. ”Sekarang tinggal menunggu izin yang kecil-kecil. Seperti uji merek, tar, dan nikotin,” imbuhnya.
Hendri berjanji akan berupaya APHT dapat beroperasi tahun ini. Sehingga, keberadaannya bisa memberikan manafat kepada masyarakat sekitar. ”Kalau bisa tidak sampai lompat tahun sudah bisa dioperasikan,” tuturnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari meminta pengelola APHT segera menyelesaikan proses perizinannya. Sehingga, gedung yang dibangun dengan angaran miliaran itu bisa segera beroperasi dan siap melakukan produksi seperti yang telah direncanakan sejak awal.
”Segera selesaikan perizinannya. ketika sudah mulai beroperasi, diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Khususnya di sekitar APHT, syukur-syukur juga menyerap tenaga kerja dari daerah lain di Sumenep,” ucapnya
Pembangunan APHT dimulai sejak 2021. Saat itu anggaran yang digelontorkan Pemkab Sumenep Rp 9,6 miliar. Sedangkan 2022 Rp 1,8 miliar. Sementara pada 2023, dana yang dikucurkan pemkab melalui DBHCHT Rp 3,4 miliar.
Anggaran miliaran itu ternyata masih kurang. Sebab di tahun anggaran 2024 pemkab kembali mengalokasikan alokasi dana Rp 1,8 miliar. Kemudian, tahun ini kembali dilakukan penambahan beberapa fasilitas dengan alokasi dana Rp 4,5 miliar. (tif/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti