SUMENEP, RadarMadura.id – Program pelatihan kerja yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) perlu dievaluasi. Sebab, progres program tersebut kurang maksimal.
Sekadar diketahui, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep mendapatkan DBHCHT sebesar Rp 1,6 miliar. Anggaran jumbo itu dialokasikan untuk dua kegiatan. Yakni pelatihan kerja dan iuran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh pabrik dan petani tembakau.
Kepala Disnaker Sumenep Heru Santoso mengakui bahwa dampak program tersebut terhadap masyarakat cukup variatif. Sebagian peserta ada yang berhasil melanjutkan aktivitas usaha secara mandiri, namun sebagian lainnya masih mandek.
”Kami sudah mengevaluasi keberhasilan pelatihan itu, tiap peserta terus dipantau progresnya,” katanya.
Heru mengungkapkan, berdasar hasil pemantauan institusinya, memang tidak semua peserta meneruskan usaha sesuai dengan materi pelatihan. ”Peserta pelatihan memang tidak dibantu alat. Jadi, bagi yang tidak memiliki modal ya akhirnya mandek,” ungkapnya.
Meski begitu, heru mengaku pemantauan dan evaluasi terhadap peserta pelatihan kerja terus dilakukan. ”Hal itu menjadi evaluasi bagi kami dalam melaksanakan pelatihan ke depan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi meminta agar eksekutif lebih serius dalam merealisasikan program tersebut, apalagi setiap kegiatan berjumlah 16 orang.
Menurutnya, belasan orang itu harus dievaluasi dengan baik. Sehingga, anggaran DBHCHT yang digelontorkan tidak sia-sia. ”Akan kami evaluasi, kami perlu tahu bagaimana progres program itu,” tegasnya. (tif/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti