SUMENEP, RadarMadura.id - Aglomerasi pabrik hasil tembakau (APHT) di Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep belum beroperasi hingga Sabtu (20/9).
Lambatnya pengoperasian gedung yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itu karena kelengkapan izin dan peralatan belum terpenuhi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur PD Sumekar, Hendri Kurniawan.
Menurut Hendri, gedung APHT ini pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu. Namun, kenyataannya hingga 2025 ini belum dioperasikan.
Hal itu tentu diakibatkan oleh banyak faktor. Salah satunya berkenaan dengan kelengkapan sarana dan prasarananya.
"Jadi saat dibangun, itu tidak langsung lengkap peralatan penunjang di dalam APHT. Tapi, dilengkapi secara bertahap setiap tahun sesuai kebutuhan," katanya.
Baca Juga: Sepekan Dilaporkan, Pelaku Curanmor Terekam CCTV di Bangkalan Tak Terungkap
Hendri menyampaikan, di 2025 ini peralatan untuk produksi rokok memang sudah lengkap. Artinya, keberadaan APHT ini sudah memenuhi syarat. Meskipun, tahun ini masih ada pembangunan fisik.
"Tahun ini kan juga ada pembangunan jalan utama, area parkir dan sarana penunjang lainnya. Jadi untuk tahun ini keberadaan sarana dan prasarananya sudah lengkap semua," ucapnya.
Hendri menuturkan, dari segi perizinan prosesnya cukup memakan waktu. Hal itu, juga menjadi pemicu lambatnya pengoperasian APHT.
Utamanya pengurusan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Sebab, membutuhkan survei, pemaparan dan lain sebagainya.
"Kelengkapan izinnya juga rumit. Tapi, alhamdulillah untuk NPPBKC-nya sudah dikantongi. Ini sekarang tinggal nunggu izin yang kecil saja, berkenaan dengan uji merek serta uji tar dan nikotin," tukasnya.
Baca Juga: Disporapar Pamekasan Lestarikan Budaya Karapan Sapi
Pihaknya mengusahakan, tahun ini APHT tersebut bisa beroperasi. Dengan demikian, keberadaanya dapat segera memberikan manfaat terhadap warga sekitar.
"Kita upayakan secepatnya beroperasi. Kalau bisa tidak sampai lompat tahun," tegas Hendri.
Sekedar diketahui, anggaran pembangunan proyek APHT itu sangat besar. Pada 2021, menghabiskan anggaran Rp 9,6 miliar.
Pada 2022 kembali mendapatkan anggaran Rp 1,8 miliar lebih dan pada 2023 mendapatkan anggaran Rp 3,4 miliar.
Anggaran miliaran itu ternyata masih kurang. Karena itu, pada 2024 kembali mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.895.573.562. Kemudian, di 2025 kembali dialokasikan dana Rp 4,5 miliar. (iqb/han)
Editor : Hendriyanto