SUMENEP, RadarMadura.id – Program wirausaha santri yang dijalankan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep disorot dewan. Wakil rakyat itu mempertanyakan output program tersebut selama ini. Sebab, manfaat program ini dinilai kurang jelas.
Anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya mencapai Rp 1 miliar. Program tersebut sudah dijalankan selama kurang lebih 5 tahun. Sasarannya, sejumlah pondok pesantren di kepulauan dan daratan.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat dengan disbudporapar. Salah satu hal yang disoroti berkenaan dengan program wirausaha santri. Sebab, setiap tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar.
”Saat ditanyakan terkait output program tersebut, disbudporapar tidak bisa menjelaskan ke kami,” katanya.
Karena itu, pihaknya belum menyetujui anggaran program tersebut untuk tahun depan. Sebab, tujuan dari program tersebut belum jelas. Sedangkan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 1 miliar.
”Karena, anggaran Rp 1 miliar ini menurut kami sangat besar. Tapi, sampai mana dampak programnya?” ucap Sami’oeddin.
Sementara itu, Kepala Disbudporapar Sumenep Mohamad Iksan menegaskan, program tersebut selama ini sudah dijalankan dengan maksimal. Pondok pesantren yang menjadi sasaran program tersebut juga merata.
”Bukan hanya untuk ponpes di daratan, tapi juga di kepulauan,” katanya.
Iksan menuturkan, jenis pelatihannya juga tidak serta-merta ditentukan oleh dinas. Tapi, disesuaikan dengan kebutuhan ponpes penerima program agar program pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan santri.
”Jadi sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan ponpes, jenis pelatihan apa yang akan dilaksanakan,” ucapnya.
Menurut, dia, program tersebut bukan hanya berupa pelatihan. Peserta juga diberi bantuan peralatan supaya ketika selesai mengikuti pelatihan, mereka bisa langsung menerapkan ilmu yang sudah didapatkan.
”Sudah banyak kok yang jalan sampai sekarang. Ada yang sudah bsia memproduksi batik dan lain sebagainya,” tegas Iksan.
Iksan menambahkan, mereka tidak langsung ditinggal setelah pelatihan. Mereka tetap dilakukan pendampingan oleh ponpes agar mereka bsia menerapkan ilmu pengetahuan dan dapat membuka lapangan pekerjaan.
”Dinas juga lakukan pendampingan, mengontrol perkembangan mereka,” imbuhnya. (iqb/luq)
Editor : Hera Marylia Damayanti