SUMENEP, RadarMadura.id – Sebanyak 334 Koperasi Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Sumenep. Namun, hingga saat ini sebagian besar masih kesulitan untuk memulai usaha karena keterbatasan modal.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep Moh. Ramli menyampaikan, koperasi tidak harus bergantung pada bantuan atau pinjaman pemerintah untuk memulai operasional. Pihaknya mendorong agar pengelola koperasi mandiri secara finansial. ”Pola pikir seperti itu harus diubah,” katanya Rabu (13/8).
Dia menjelaskan, sumber permodalan bisa digali dari dalam, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana sah lainnya yang berasal dari para anggota koperasi. Dia menekankan pentingnya kemandirian agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan. ”Jadi, jangan menunggu kucuran dana apalagi dana itu pinjaman,” jelasnya.
Ramli mengeklaim, untuk mendukung hal tersebut, DKUPP terus melakukan pembinaan dan sosialisasi secara daring.
”Kami bertemu lewat Zoom, sudah tiga kali kami melakukan sosialisasi dan pembinaan secara daring. Harapan kami memang pengelolaam Koperasi Merah Putih bisa dilakukan secara mandiri,” terangnya.
Sementara itu, pelatihan secara luring belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Saat ini pihaknya masih mengusulkan anggaran melalui APBD perubahan.
”Jadi untuk sementara kami menggunakam Zoom, yang terpenting ada upaya pembinaan dari kami,” imbuh Ramli.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari menegaskan, harus ada sinergi yang kuat untuk bisa menyukseskan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Terutama antara dinas teknis dengan pengurus koperasi yang ada di setiap desa.
”Adanya Kopdes Merah Putih harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang nyata. Bukan hanya proyek simbolik,” tegasnya.
Dia juga meminta setiap koperasi dalam setiap tahunnya harus melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Sebab, pelaksanaan RAT itu merupakan salah satu indikator aktifnya pengurus koperasi dalam melaksanakan program kerjanya.
”Kalau sudah tidak melaksanakan RAT, bisa dipastikan gagal dalam menjalankan koperasinya. Sebab itu, harus ada pengawasan yang ketat, dan harus ada pembinaan yang intens dari pemerintah,” tegasnya. (tif/luq)
Editor : Hera Marylia Damayanti