SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebentar lagi akan merealisasikan program Sekolah Rakyat (SR).
Komisi IV DPRD Sumenep mengingatkan pemkab untuk melakukan kajian secara matang sebelum merealisasikan program tersebut. Sebab, banyak pondok pesantren (ponpes) yang sistemnya sama dengan program tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mengatakan, program SR yang digagas pemerintah pusat memang bagus untuk membantu masyarakat kurang mampu yang hendak mengakses pendidikan.
Namun, sebelum program tersebut direalisasikan, harus dilakukan pengkajian secara matang. Baik dari aspek peserta didik hingga sistem yang akan diterapkan. ”Kaji secara matang dan terukur,” katanya.
Menurut dia, di Kabupaten Sumenep terdapat lembaga pendidikan yang tidak memungut biaya.
Yakni, lembaga pendidikan yang ada di naungan ponpes. ”Itu jelas sama dengan program SR. Jadi jangan sampai program SR ini tumpang tindih atau justru tidak efektif,” ucap Sami’oeddin.
Sami’oeddin mengingatkan pemerintah untuk merealisasikan program yang mempertimbangkan kepentingan dalam jangka panjang.
Misalnya, harus ada jaminan layanan pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik, hingga biaya operasional yang paten dan diterapkan secara konsisten. ”Jangan sampai asal jalan, tapi ke depan justru terbengkalai,” ingatnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sumenep Agus Dwi Saputra menyatakan, pihaknya sudah mematangkan persiapan jelang pengoperasian program SR tersebut.
Bahkan, sudah menyiapkan sekitar 30 tenaga pendidik yang akan mengajar di jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
”Untuk jenjang SD kami siapkan sekitar 10 orang, sementara SMP 20 orang. Sebab, mata pelajaran yang diampu lebih banyak,” tandasnya. (iqb/yan)
Editor : Amin Basiri