SUMENEP, RadarMadura.id – Anggaran perjalanan dinas (perdin) yang melekat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep fantastis. Nilainya mencapai Rp 612.160.576.
Dana ratusan juta tersebut dialokasikan menjadi 15 kegiatan perdin. Alokasi terbesar untuk biaya perdin dalam kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Khususnya, lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan adat tingkat daerah. Nilanya mencapai Rp 257.625.296.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep Holik menyatakan, besaran anggaran perdin di DPMD harus diimbangi dengan kinerja yang jelas. Sehingga, anggaran yang dialokasikan tidak sia-sia.
”Harus benar-benar turun ke lapangan. Sehingga, anggaran yang sudah disediakan pemerintah benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” pintanya.
Pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Semua anggaran perdin di organisasi perangkat daerah dipangkas. Termasuk dana perdin anggota dewan. Tetapi, ternyata dana perdin yang melekat di DPMD relatif sangat besar. Nilainya lebih dari setengah miliar.
”Anggaran yang cukup besar itu harus digunakan sesuai dengan ketentuan, jangan sampai dibelanjakan untuk yang lain,” tegasnya.
Holik mengingatkan, setiap anggaran yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Legislatif akan memelototi dana di masing-masing OPD. Utamanya DPMD mendapat alokasi perdin sangat besar.
”Pasti akan kami awasi, dan nanti pasti diminta pertanggungjawabannya,” sambungnya.
Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf belum bisa dikonfirmasi tentang alokasi anggaran perdin yang melekat di institusi yang dipimpin. Saat dihubungi melalui nomor yang biasa digunakan tidak merespons. Sedangkan pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp tidak direspons. (tif/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti