RadarMadura.id – Penolakan sebagian warga Pulau Kangean terhadap kegiatan seismik PT Kangean Energy Indonesia Ltd (KEI) memantik sejumlah pihak angkat bicara. Salah satunya datang dari anggota DPRD Sumenep Mohammad Hanafi.
Wakil rakyat asal Kepulauan Kangean tersebut menyatakan, polemik yang terjadi antara warga dengan pihak PT KEI itu harus disikapi dengan bijak. Termasuk, sikap pemerintah setempat.
”Sebab, tidak baik juga atas nama kekuasaan, lalu mempersempit ruang investasi,” katanya kepada RadarMadura.id.
Menurut Hanafi, pihaknya meyakini bahwa tidak ada korporasi di suatu daerah yang tidak berdampak. Semua pasti berimbas, begitu pun aktivitas yang dilakukan perusahaan migas.
Untuk itu, sambung dia, agar ke depan urusan kegiatan hulu migas tidak berpolemik, semua aspirasi dari para pihak harus diakomodasi. Tidak hanya warga yang terkena dampak, tetapi pihak perusahaan harus juga diperhatikan. Bahkan, yang paling penting bagaimana Sumenep tetap dikenal sebagai kabupaten paling ramah investasi.
“Agar ke depan terdistribusi lebih merata, perlu kebijakan pemerintah yang solutif,” imbaunya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, senyampang antara perusahaan migas dan warga terdampak sama-sama ditampung apa yang menjadi keinginan, tentu penyelesaiannya tidak akan sulit.
“Tinggal apa yang menjadi tuntutan warga itu dipenuhi. Terus, pihak parusahaan merasa nyaman,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, belum bisa berkomentar banyak berkaitan dengan polemik PT KEI dan warga setempat. Sebab, dia mengaku masih menghadiri rapat.
"Nanti akan saya hubungi lagi, sekarang saya masih rapat," singkatnya. (iqb/daf)
Editor : Dafir.