SUMENEP, RadarMadura.id – Penanggung jawab program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 mulai kelimpungan.
Sebab, program yang bersumber dari APBN itu diusut aparat penegak hukum (APH).
Salah satunya di Desa Kropoh, Kecamatan/Pulau Raas, Sumenep. BSPS 2024 untuk penerima Hanafiyah baru dikerjakan 2025.
Kuat dugaan, laporan pertanggungjawaban (LPj) untuk penerima program di 2024 itu difiktifkan. Tetapi, setelah kasus itu ditangani APH, bantuan tersebut diserahkan kepada penerimanya.
Hanafiyah mengakui, rumah yang dibangun itu di-support pemerintah melalui program BSPS.
Namun, pihaknya tidak mengetahui secara pasti berkenaan dengan program bantuan yang dimaksud. Baginya yang terpenting rumah itu bisa dibangun dan berdiri kokoh.
”Iya, saya dapat bantuan rumah. Itu rumahnya baru selesai dibangun beberapa minggu lalu,” ujarnya saat ditemui Rabu (23/4).
Perempuan asal Dusun Jati, Desa Kropoh, Kecamatan Raas, itu mengaku tidak tahu secara pasti besaran bantuan yang harusnya diterima. Dia hanya menerima material bangunan.
Material bangunan itu berupa 1.600 bata, 1.000 genting, dan semen 17 sak. Kemudian, pasir 7 pikap, kayu, kusen pintu dan jendela.
”Tidak tahu total bahannya berapa. Yang jelas, barangnya itu didatangkan semua,” tutur perempuan 43 tahun tersebut.
Hanafiyah mengungkapkan, tidak pernah ada sosialisasi tentang BSPS sebelum bantuan itu direalisasikan.
Dirinya hanya diberi tahu pemerintah desa setempat bahwa akan mendapat bantuan bedah rumah. Mendengar kabar tersebut, Hanafiyah senang.
Meskipun, dalam realisasinya, Hanafiah harus merogoh kocek lebih dalam. Sebab, material bangunan yang dibutuhkan lebih banyak dan harus dibeli sendiri.
”Kebetulan yang saya dibuat lebih lebar dan panjang. Jadi kurangnya nambah sendiri,” sambungnya.
Kepala Desa Kropoh Rahmawi belum bisa memberikan keterangan berkenaan dengan realisasi program BSPS 2024 di desanya.
Saat dihubungi ke nomor telepon yang biasa digunakan, yang bersangkutan tidak merespons.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri mengaku mendapat banyak laporan dugaan penyimpangan program BSPS 2024.
Mulai dari kepala desa, aktivis, hingga masyarakat di wilayah kepulauan.
Mayoritas pengaduan berkaitan dengan ketidaksesuaian material, tidak tepat sasaran, dan dugaan pemotongan dana bantuan.
”Pengaduan yang kami terima itu memang banyak dari wilayah kepulauan,” katanya.
Pihaknya masih mengkaji berkenaan dengan realisasi program tersebut. Utamanya berkenaan dengan program tahun 2024 yang dikerjakan di 2025 ini.
”Ini masih kami kaji. Saya harap program ini jangan sampai difiktifkan,” imbuhnya.
Sekadar informasi, di Kecamatan Raas terdapat tujuh desa masuk lokus program BSPS 2024.
Yakni di Desa Kropoh 90 penerima, Brakas 90 penerima, dan Alasmalang 60 penerima.
Kemudian, di Desa Guwa-Guwa 75 penerima, Karangnangka 50 penerima, Jungkat 10 penerima, dan Desa Ketupat 20 penerima. (iqb/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti