SUMENEP, RadarMadura.id – Realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 ditelisik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
Sebab, pelaksanaannya diduga banyak penyimpangan. Sebaran program itu merata di wilayah kepulauan dan daratan.
Di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, ada 245 warga yang tercatat sebagai penerima program itu. Sebarannya di sembilan desa. Satu penerima di setiap desa mendapat 20 hingga 40 program (lihat grafis).
Kasi Intel Kejari Sumenep Moch. Indra Subrata mengakui lembaganya menyoroti dugaan penyimpangan program BSPS di tahun anggaran 2024.
Beberapa kepala desa (Kades) sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan bukti tentang realisasi program yang bersumber dari APBN tersebut.
Pemanggilan itu bertujuan untuk pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan bahan data (puldata).
Memang kami sudah undang beberapa Kades untuk kepentingan pulbaket dan puldata,” imbuhnya.
Tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan kembali memanggil Kades yang belum pernah diundang. Khususnya, Kades yang wilayahnya masuk lokasi program BSPS di tahun anggaran 2024.
Pulbaket dan puldata yang sudah dilakukan sementara ini masih dikoordinasikan dengan Kejaksaam Tinggi (Kejati) Jawa Timur.
Sebab, pengaduan kasus itu dilakukan ke Kejati Jatim. ”Untuk langkah selanjutnya masih kami koordinasikan ke Kasipidsus,” katanya. (iqb/jup)
Editor : Ina Herdiyana