SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep kecipratan anggaran Rp 6,7 miliar.
Anggaran miliaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. Hingga sekarang, anggaran tersebut belum terserap.
Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid melalui Kabid Prasarana Erfan Efendi menuturkan, anggaran itu akan digunakan untuk mendukung produksi tembakau di Kota Keris.
Seperti pengeboran air untuk lahan pertanian, pengadaan alat pendukung pertanian, dan kebutuhan lainnya.
Menurutnya, tembakau termasuk komoditas unggulan di Sumenep.
Karena itu, anggaran DBHCHT akan digunakan untuk peningkatan produktivitas tembakau.
”Saat ini kami sedang menyusun perencanaan. Realisasinya tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menyampaikan, penyaluran DBHCHT mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT.
Yakni, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk sektor kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.
Selain itu, pada PMK 215/2021 harus menyiapkan kegiatan prioritas.
Sebelumnya, kegiatan prioritas Pemkab Sumenep adalah pemberian BPJS Ketenagakerjaan.
”Dalam PMK Nomor 72 Tahun 2024, program prioritas ditiadakan. Jadi, pemberian BPJS Ketenagakerjaan itu masuk pada bidang kesejahteraan masyarakat, tapi fokus pada pemberian bantuan,” tuturnya.
Dadang menjelaskan, tahun ini anggaran DBHCHT meningkat. Sebab, realisasi pada tahun lalu melebihi 90 persen.
”Ketika realisasi itu melebihi 90 persen, kita dapat poin. Poin itu yang bisa menambah DBHCHT dari pusat,” jelasnya.
Dia memastikan, anggaran DBHCHT 2025 akan direalisasikan untuk program yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
”Banyak kebutuhan masyarakat yang perlu didukung oleh anggaran, termasuk dari DBHCHT ini,” tandasnya. (tif/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti