SUMENEP, RadarMadura.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumenep (BEMSU) berdemo ke kantor dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dinsos P3A).
Aksi ini dilatarbelakangi dugaan mark-up data kemiskinan yang terdapat di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Berdasar kajian BEMSU, jumlah warga miskin yang tercantum di DTKS Dinsos P3A Sumenep tidak sama dengan data yang ada di badan pusat statistik (BPS).
Jika BPS mencatat warga miskin di Kota Keris sebanyak 196.420 jiwa, di DTKS dinsos P3A sebanyak 647.000 jiwa.
”Kami menduga dinsos sengaja mark up data kemiskinan untuk meraup keuntungan,” kata korlap aksi BEMSU Hidayat.
Hidayat menuturkan, perbedaan data dari dua institusi itu menimbulkan kecurigaan. ”Ada beberapa faktor yang memicu adanya perbedaan data tersebut.
Padahal, perbedaaan data itu berpotensi merugikan warga yang benar-benar berhak menerima bantuan,” katanya.
Demo itu sempat memanas dan diwarnai aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan BEMSU.
Sebab, mahasiswa kecewa tidak ditemui oleh Kepala Dinsos P3A Sumenep Mustangin. Kekecewaan itu juga dilampiaskan dengan membakar ban di depan kantor dinsos.
Sementara itu, setelah demonstrasi, Sekretaris Dinsos P3A Sumenep Kusmawati berpendapat, wajar jika ada perbedaan jumlah warga miskin. Salah satu pemicunya, ada perbedaan waktu saat melakukan pengumpulan data.
”Misalnya, dinsos P3A bulan Desember, sedangkan BPS Maret, otomatis ada perbedaan. Jangankan selisih bulan, beda hari saja bisa berbeda datanya,” ucapnya. (tif/yan)
Editor : Ina Herdiyana