SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah biasa menganggarkan pengadaan kendaraan dinas.
Termasuk untuk pimpinan dewan. Namun, ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menolak menggunakan mobil dinas (mobdin).
Sikap itu diambil sebagai respons atas aspirasi masyarakat dalam rangka melakukan penghematan di tengah efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengaku lebih nyaman memakai mobil pribadi.
”Saya punya mobil Avanza dan Xenia, itu sudah lebih dari cukup untuk dibawa kerja. Jadi, kalau boleh memilih, saya lebih baik tanpa mobil dinas,” terangnya Kamis (17/4).
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memang menganggarkan sekitar Rp 2,7 miliar untuk pengadaan mobil dinas.
Anggaran itu untuk membeli tiga unit Toyota Innova Zenix tipe V yang diperuntukkan bagi unsur pimpinan dewan.
”Anggarannya memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Tapi, dalam perjalanannya, kami pimpinan dewan sempat sepakat menolak, karena kami menginginkan anggaran itu dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan oleh rakyat,” tuturnya.
Menurutnya, penggunaan mobil dinas justru menghapus hak atas tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD.
Berbeda dengan 46 anggota dewan yang tetap menerima tunjangan tersebut.
”Kalau pakai mobil dinas, kami tidak akan mendapat (tunjangan) yang transportasi, biaya operasionalnya pun akan tetap dipotong, bukan gratis. Jadi, sekalian saja tidak usah pakai, biar sama dengan anggota yang lain,” jelasnya.
Baca Juga: Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Usai Cuti Lebaran, BKPSDM Sumenep Usut 5 ASN
Zainal mengaku dirinya tengah menyiapkan surat penolakan resmi untuk disampaikan ke bupati.
Hal itu sebagai wujud empati terhadap kondisi keuangan daerah, terutama masyarakat.
”Kalau sampai akhir jabatan saya tidak pakai mobil dinas, justru saya bersyukur, biar masyarakat tahu tidak semua pejabat haus fasilitas,” tandasnya. (tif/luq)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti