SUMENEP, RadarMadura.id – Menjelang tutup tahun 2024, pengerjaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) belum tuntas.
Hal tersebut mendapat atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep Mohammad Hanafi menyesalkan lambatnya proses pengerjaan program RTLH yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep tersebut. Padahal saat ini sudah di penghujung tahun.
Dia minta, alasan kekurangan pekerja dapat segera diatasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
”Kondisi ini harus dijadikan evaluasi ke depan, kasihan penerima bantuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep Noer Lisal Anbiyah menyampaikan, hingga kini ada 80 unit RTLH yang telah selesai dibangun.
”Sisanya masih dalam proses pengerjaan,” ungkapnya.
Lisal menjelaskan, lambannya proses pengerjaan tersebut karena terkendala pekerja. Karena itu, proses pengerjaannya harus dilakukan secara bergantian.
Meski begitu, dia memastikan hingga akhir tahun dapat selesai dan dapat segera ditempati oleh para penerima.
Dijelaskan, untuk bisa mendapatkan bantuan RTLH ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi.
Yakni, harus ada pengajuan berupa proposal, termasuk di dalamnya ada surat pernyataan sesuai dengan juknis yang ada. Salah satunya juga kepemilikan lahan.
”Lahan yang akan dibangun tidak dalam perkara sengketa,” tuturnya. (tif/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti