SUMENEP, RadarMadura.id – Anggaran operasional yang melekat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep cukup besar.
Buktinya, biaya tagihan listrik dan air yang melekat di OPD itu mencapai ratusan juta.
Berdasarkan sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), anggaran tagihan listrik DPDD Sumenep mencapai Rp 120 juta.
Sebab, masuk golongan tarif P-1/TR dengan batas daya 6.600 VA-200 kVA. Sedangkan harga per kWh Rp 1.699.
Sedangkan belanja kawat, faksimile, internet, dan TV berlangganan DPMD Sumenep dianggaran Rp 25.656.000.
Anggaran itu untuk layanan tarif layanan internet IndiHome dengan spesifikasi triple play-prestige up to 200 Mbps.
Manajer PLN ULP Sumenep Pangky YA menyatakan, besaran tarif listrik disesuaikan dengan pemakaian.
Sehingga, besarannya tidak ada perbedaan antara pelanggan rumah tangga dengan kantor pemerintahan.
”Semuanya sama. Pembayarannya saja yang berbeda karena disesuaikan dengan pemakaian,” ujarnya Jumat (23/8).
Mantan manajer PLN ULP Bangkalan itu menambahkan, biaya penggunaan listrik harus dibayarkan setiap bulan. Kebijakan itu berlaku untuk semua pelanggan.
”Lagi-lagi berlaku, baik itu pelanggan di lingkungan kantor pemerintahan, rumah-rumah, dan lainnya,” tandasnya.
Sementara Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf belum bisa dikonfirmasi tentang anggaran operasional besar yang melekat di lembaganya.
Saat dihubungi ke nomor yang biasa digunakan, yang bersangkutan tidak merespons. (tif/jup)
Editor : Fatmasari Margaretta