SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengucurkan anggaran Rp 11.483.594.511 untuk pengembangan dan peningkatan RSUD Abuya di Kepulauan Kangean.
Proyek itu berpotensi minim pengawasan. Sebab, peningkatan infrastruktur kesehatan itu berada di wilayah kepulauan.
Proyek dengan anggaran belasan miliar tersebut dipecah delapan paket kegiatan.
Perinciannya, enam paket melekat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep.
Sedangkan dua paket lainnya melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Enam proyek yang ada di Dinkes P2KB Sumenep terdiri atas pembangunan kelas rawat inap standar (KRIS) Rp 3,7 miliar.
Kemudian, pembangunan sarana ruangan neonatal intensive care unit (NICU) dan pediatric intensive care unit (PICU). Nilai anggarannya. Rp 2,2 miliar.
Kemudian, pembangunan sarana gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS) dengan total anggaran Rp. 1.272.325.862. Lalu, pembangunan sarana gedung limbah atau sampah dana Rp. 1.299.325.478.
Sementara untuk pembangunan sarana gedung laundry RSU Abuya, pemkab menggelontorkan anggaran serta pembangunan gedung sederhana dengan dana Rp 700.832.000.
Sementara kegiatan yang melekat di DPUTR berupa proyek pembangunan drainase RSUD Abuya Rp 459 juta dan pembangunan pagar rumah sakit Rp 910 juta.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mengaku sudah mengetahui tentang peningkatan infrastruktur RSUD Abuya yang melekat di dinkes P2KB.
Pihaknya mendesak konsultan pengawas dan dinas terkait benar-benar melakukan pengawasan secara maksimal.
Sebab, dengan letak geografis yang jauh dari kota, pengerjaan bisa sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah ditetapkan bersama.
”Memang itu terus kami kawal juga agar realisasinya sesuai harapan,” tutur politikus berkacamata itu.
RSUD Abuya berada di wilayah kepulauan. Dengan lokasi yang jauh, pengerjaannya berpotensi minim pengawasan, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan pihak ketiga melenceng dari perencanaan.
”Pengawasan harus lebih ditingkatkan. Agar tidak terjadi pelanggaran,” tukas Sami’oeddin.
Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB Sumenep Moh. Nur Insan mengeklaim sering koordinasi dengan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan fasilitas penunjang RUSD Abuya.
Tujuannya, mengawal pengerjaan proyek yang melekat di institusinya.
”Kami juga sering turun ke lokasi, lakukan pengawasan. Termasuk menerima laporan dari konsultan pengawasnya. Intinya, kegiatan itu terus kami kawal,” katanya. (iqb/jup)
Editor : Fatmasari Margaretta