SUMENEP, Radar Madura.id – Program peningkatan kapasitas kepala desa (Kades) se-Kabupaten Sumenep ke Bandung, Jawa Barat, menyisakan polemik.
Sebab, selain mengeluhkan mahalnya biaya kepesertaan program tersebut, Kades juga baru mengetahui jika acara yang mereka ikuti prakarsa DPMD Sumenep.
Kades menduga Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf tidak jujur atau melakukan pembohongan publik menyangkut pelaksanaan program peningkatan kapasitas Kades bertajuk Benchmarking to Best Practice tersebut.
Jika sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep mengeklaim program itu sebagai acara mereka, kenyataan di lapangan tidak demikian.
Dalam praktiknya, ternyata para Kades baru mengetahui jika program tersebut murni acara DPMD Sumenep.
Hal itu terungkap dari penuturan sejumlah Kades yang mengikuti acara tersebut.
”Kami semua tahu ini acara DPMD bukan AKD. Semua ditangani DPMD, sejak berangkat dari GOR A. Yani Sumenep,” kata salah satu Kades yang enggan namanya dikorankan.
Menurut dia, tidak ada peran penting AKD dalam penyusunan acara. Justru yang menonjol adalah peran dari staf DPMD, termasuk Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf.
”Penyusunan acara, pengaturan peserta, tim pendamping di acara, semuanya (ditangani) DPMD,” bebernya.
Kades lainnya mengungkapkan kekecewaannya dengan DPMD Sumenep.
Selain mengeluhkan mahalnya biaya kepesertaan dari program tersebut, Kades menilai DPMD telah membohongi publik.
”Kalau soal acaranya mungkin memang penting, meski tidak harus berangkat berbarengan. Seharusnya (DPMD) tidak perlu membohongi publik,” ungkapnya.
Berdasar penelusuran Jawa Pos Radar Madura, terungkap jika DPMD Sumenep sebelumnya pernah berkirim surat kepada para camat.
Pertama, surat bernomor: 400.2.2/379/112.2/2024 tertanggal 18 Juli 2024 tentang Bimtek Peningkatan Kapasitas Kades dan Pengembangan Potensi Desa.
Hanya, surat DPMD Sumenep memang terkesan disembunyikan untuk menghindari sorotan publik.
Lalu, surat kedua bernomor: 400.10.2.2/432/112.2/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang ditujukan kepada seluruh camat berisi persiapan keberangkatan.
Dengan dikirimnya dua surat itu, mengindikasikan jika DPMD Sumenep bertanggung jawab penuh atas acara yang digelar di Bandung tersebut.
Tapi, ada upaya untuk menutupi meski realitas di lapangan justru membeber kondisi yang sebenarnya.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep Miskun Legiono menegaskan, program peningkatan kapasitas Kades tersebut merupakan kegiatan AKD.
Program itu direalisasikan untuk menindaklanjuti amanat undang-undang. Karena itu, AKD menyurati DPMD dan pemerintah kecamatan.
”Tujuannya, untuk membahas program peningkatan kapasitas Kades. Jadi, bukan DPMD yang menginisiasi kegiatan tersebut. Awalnya AKD mengundang kepala DPMD dan camat se-Kabupaten Sumenep,” katanya.
Miskun Legiono menyatakan tidak perlu lagi menjelaskan program tersebut kepada jurnalis. Apalagi, acaranya sudah selesai.
”Kalau sudah tahu yang menggelar AKD, tidak perlu konfirmasi lagi, buat apa konfirmasi lagi,” tanyanya.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf tidak bisa dimintai komentar perihal program peningkatan kapasitas Kades tersebut.
Padahal, JPRM telah berulang kali menghubungi nomor handphone yang bersangkutan. Tapi, tidak ada respons meski terdengar nada sambung. (iqb/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti