SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep berencana menggelar kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa (Kades) ke Bandung akhir Juli.
Namun, banyak Kades yang tidak setuju dengan kegiatan yang dikemas dengan studi banding tersebut.
Alasannya, kegiatan tersebut dinilai kurang penting dan terkesan boros anggaran semata.
Sebab, akhir Juni lalu para Kades di Kota Keris sudah melaksanakan kegiatan yang sama.
Yaitu, peningkatan kapasitas bagi Kades melalui sosialisasi dan pemantapan lembaga kemasyarakatan desa yang dilaksanakan di salah satu hotel di Sumenep.
Salah satu Kades di Sumenep yang namanya enggan dikorankan mengatakan, banyak Kades yang tidak setuju dengan kegiatan tersebut.
Sebab, sebelumnya sudah pernah dilaksanakan kegiatan yang sama.
Hanya, dirinya tidak bisa berbuat banyak karena kegiatan ini diwajibkan.
”Sebenarnya banyak kepala desa yang tidak mau dengan kegiatan ini. Tapi, mereka terpaksa karena sudah menjadi keharusan dan kewajiban,” katanya.
Dirinya juga mempertanyakan pentingnya dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Kades ke Bandung.
Menurutnya, jika hanya peningkatan kapasitas, bisa dilaksanakan di Sumenep.
Jika studi banding, masih banyak desa yang lebih dekat untuk dijadikan percontohan sehingga kegiatannya lebih efektif dan efisien.
”Jadi kalau menurut saya, kegiatan ke Bandung ini lebih pada buang-buang duit,” ucapnya.
Dia juga mengungkapkan, jika memang diagendakan studi banding, seharusnya dilakukan secara bergantian.
Artinya, tidak dilakukan dalam satu kali kegiatan. Menurutnya, jika kegiatan bergantian akan lebih efektif.
”Seharusnya tawarkan saja kepada para Kades. Bagi yang perlu menambah wawasan dan pengetahuannya bisa mengikuti kegiatan studi banding tersebut,” ungkapnya.
Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf belum bisa dimintai keterangan berkenaan kegiatan peningkatan kapasitas Kades ke Bandung tersebut.
JPRM sudah berupaya menghubungi nomor handphone-nya, tapi tidak direspons. Begitu juga pesan WhatsApp yang dikirim tidak dibalas.
Terpisah, Kabid Pemdes DPMD Sumenep Muchlis Santoso mengaku tidak mengetahui kegiatan tersebut.
Menurutnya, program tersebut bukan kegiatan DPMD, melainkan inisiatif para Kades. Bahkan, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam rapat.
”Saya tidak tahu itu kegiatannya seperti apa. Itu bukan keinginan DPMD, melainkan keinginan Kades. Jadi saya tidak tahu secara detail seperti apa kegiatannya. Langsung saja konfirmasi ke Pak Kadis ya,” jawabnya.
Sekadar diketahui, DPMD Sumenep merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa melalui studi banding ke Kota Bandung, Jawa Barat.
Kegiatannya diagendakan terlaksana akhir bulan ini. Semua Kades diwajibkan mengikut kegiatan tersebut.
Jumlah desa di Kabupaten Sumenep sebanyak 330 desa. Setiap Kades ditarik uang sebesar Rp 7,5 juta untuk kegiatan tersebut.
Dengan begitu, total uang yang terkumpul sebanyak Rp 2.475.000.000.
Penarikan uang ke setiap desa masih dalam proses yang melibatkan asosiasi kepala desa (AKD) dan pemerintah kecamatan. (iqb/bil)
Editor : Fatmasari Margaretta